NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pemerintah Italia tengah dilanda kebingungan. Kebingunan ini menyusul krisis untuk memberikan kewarganegaraan anak-anak migran akibat kuatnya tekanan publik.
Keresahan rakyat Italia ini membuat pemerintah ragu membuat sebuah keputusan. Pemerintah Italia sendiri, seperti dilansir The Express, telah meminta Uni Eropa untuk bisa berbuat lebih banyak guna membantu. Italia mengatakan kini tengah berjuang menghadapi ribuan migran yang di negara tersebut saban harinya.
Kegagalan mendapatkan bantuan membuat masyarakat Italia menolak upaya pemerintah untuk memberikan status kewarganegaraan kepada anak-anak mirgan.
Akibatnya, pemerintah Italia kini telah menunda pemungutan suara untuk memberi anak-anak migran yang lahir dalam kewarganegaraan negara tersebut. Pasalnya pemerintah khawatir nantinya malah terjadi ketegangan.
Perdana Menteri Paolo Gentiloni sendiri berharap dapat mendorong melalui UU yang akan memberikan hak kepada anak-anak migran itu setelah lahir atau setidaknya lima tahun telah bersekolah di Italia.
Dan pemungutan suara telah ditunda sampai akhir tahun ini.
Lebih dari 86.000 migran telah tiba di Italia sepanjang tahun 2017, naik sepuluh persen dibandingkan periode yang sama tahun 2016.
Imigrasi tetap menjadi masalah yang serius yang dihadapi politik Italia karena pejabat yang jengkel mengungkapkan ketidakpuasan mereka menerima sedikit bantuan dari tetangga Eropa mereka untuk menghadapi krisis yang semakin meningkat.
“Mengingat tenggat waktu yang mendesak dalam kalender Senat dan kesulitan yang muncul di beberapa bagian, saya tidak berpikir bahwa kondisinya tepat untuk menyetujui rancangan undang-undang tentang kewarganegaraan bagi anak-anak asing yang lahir di Italia sebelum liburan musim panas,” kata Gentiloni dalam sebuah pernyataan.
Keputusan perdana menteri tersebut muncul setelah jajak pendapat terakhir menunjukkan mayoritas penduduk setempat menentang undang-undang tersebut.
Dan RUU yang diusulkan juga terbukti menjadi pertanggungjawaban bagi Gentiloni dan mantan perdana menteri Matteo Renzi dalam menghadapi partai populis yang sedang naik daun termasuk Gerakan Bintang Lima dan partai Liga Utara.
Partai Demokrat yang berkuasa juga menghadapi pemilihan nasional tahun 2018 mendatang.
Matteo Salvini, ketua partai Liga Menengah anti-imigrasi, menolak rancangan UU tersebut.
Politisi Five Star Movement dan walikota Roma Raggi juga telah melakukan moratorium pendatang baru di ibukota Italia tersebut.
Tapi Mario Calabresi, editor koran Italia La Repubblica yang condong ke kiri, mengecam keputusan untuk menunda pemungutan suara.
“Undang-undang ini akan memberi kewarganegaraan kepada anak-anak di sekolah kami, yang berbicara bahasa kami, yang memainkan permainan kami, mendukung tim kami dan memiliki impian yang sama seperti anak-anak kami,” ujar Mario Calabresi, editor Koran Italia La Repubblica.
“Ini tentang mengintegrasikan mereka, tidak membiarkan mereka berada di pinggiran masyarakat, dan ini harus menjadi keharusan bagi semua orang yang peduli terhadap keamanan,” tambahnya.
Pewarta: Eriec Dieda
