NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Sebegai bentuk keprihatinan terhadap nasib dunia nelayan, Aliansi Nelayan Indonesia akan menggelar aksi demontrasi pada Selasa 11 Juli 2017 besok. Koordinator Lapangan Aliansi Nelayan Indonesia Rusdianto Samawa beranggapan Menteri KKP Susi Pudjiastuti telah dengan sengaja ingin menyengsarakan nelayan dengan berbagai kebijakan yang menurutnya ugal-ugalan.
“Ini bentuk keprihatinan dunia perikanan tangkap yang dilarang alat tangkapnya oleh Susi Pudjiastuti, pembudidaya ikan kerapu yang dihambat penjualannya, industri perikanan kolaps karena tiadanya pasokan bahan baku ikan dan masih maraknya peredaran kapal asing ilegal di laut Indonesia yang dibantu dengan publikasi data VMS kepada LSM USA,” ungkap Rusdianto Samawa dalam keterangannya yang diterima redaksi Senin (10/7/2017).
Dirinya juga menyayangkan atas keterlibatan Susi Pudjiastuti dalam beberapa skandal seperti pemberian rekomendasi impor garam, gagalnya tender pengadaan kapal, gagalnya pengadaan alat tangkap hingga korupsi anggaran komando pemberantasan illegal fishing. “Atas berbagai peristiwa tersebut sudah layak Susi Pudjiastuti disingkirkan dari kabinet karena telah menyengsarakan nelayan dan merugikan keuangan negara,” sambungnya.
Menurut Rusdianto, kemerdekaan nelayan tak akan tercapai apabila penjajahan atas nelayan belum dihapuskan dari berbagai peraturan dan UU yang berlaku yang menindas nelayan.
“Nelayan menjadi korban bengisnya penguasa dari berbagai produk kebijakan yang selama ini tidak mampu mensejahterakan,” terang Rusdi.
UUD 1945 telah mengamanahkan bahwa rakyat yang di dalamnya ada nelayan harus di beri ruang untuk mendapatkan nafkah keluarga, berkumpul dan berproduksi ekonomi. Tetapi, sampai saat ini kata dia, nelayan belum terlihat sejahtera karena negara sendiri memerasnya.
Atas berbagai persoalan di atas, Aliansi Nelayan Indonesia mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo – dan Wakil Presiden Jusuf Kala lebih bisa memberi manfaat kepada nelayan. Pasalnya ia beranggapan bahwa selama 3 tahun ini perjuangan nelayan belum mendapat solusi yang menjamin keamanan dan kelancaran usaha perikanan.
“Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla telah membiarkan menteri Susi Pudjiastuti menindas nelayan dengan berbagai peraturan yang dibuatnya. Menjadi menteri selalu monolog, tak pernah mau berdialog dan musyawarah mufakat dengan nelayan sehingga tak pernah ada solusi dari setiap kebijakannyanyang ugal-ugalan,” pungkasnya. (*)
Pewarta/Editor: Romandhon
