NUSANTARANEWS.CO, Yogyakarta – Founding Father kita mempunyai cita-cita yang luhur untuk bangsa ini. Sehingga dalam amanah UUD 45 alinea keempat tertulis secara tegas bahwa “Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” adalah merupakan amanah UUD yang tidak boleh di Ingkari.
Demikian dikatakan Koorditor Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta (BEM DIY) Nur Fatah dalam pernyataan sikapnya kepada Nusantaranews, Selasa (2/5/2017).
“Dewasa ini kita ketahui bersama bahwa pendidikan mengalami dekadensi. Jauh dari amanah undan-undang mulai dari UU sindiknas nomer 20. UU 203. UU 19 pendidikan formal non formal 2005 juga PP nomer 4 penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi 2014. Semua tertera dengan jelas bahwa pendidikan semakin menjerat dan mencekik bagi kehidupan bangsa. Termasuk UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang dibuat dengan dalih perbaikan pendidikan. Namun sampai saat ini belum jelas implementasinya,” ungkpanya.
Fatah mempertanyakan, sudah berapa banyak undang-undang yang dibuat untuk mengelabuhi dan menjerat rakyat Indonesia. “Kita semua harus bisa membuka mata lebar-lebar bahwa hari ini sistem Pendidikan dibuat berdasarkan kepentingan korporat. Dimana kurikulum pendidikan dibuat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan milik para kaum kapitalis. Contoh real adalah dibukanya suatu jurusan di kampus itu karena adanya lowongan pekerjaan disuatu perusahaan “milik” kaum pemodal,” terang Fatah.
Tak hanya itu, lanjut dia, maraknya kasus “jual beli” pendidikan seperti yang sering terjadi dimana pengadaan kebutuhan pendidikan dibuat tender yg hanya berorientasi pada nilai nilai ekonomi, bukan berorientasi pada baiknya kualitas peserta didik yang dihasilkan. Kemudian pada perjalanannya sampai hari ini birokrasi kampus semakin semena-mena dalam membuat kebijakan, dimana kebijakan yg mereka buat tidak melibatkan mahasiswa.
“Aturan dan kebijakan yang mereka buat hanya berdasarkan prespektif birokrasi tanpa memberikan ruang bagi mahasiswa untuk ikut memberikan suara dan pertimbangan atas kebijakan tersebut. Selain itu juga anggaran pendidikan yg 20% dari APBN tidak semuanya terserap ke dalam sektor pendidikan, karena sebagian banyak yang menguap masuk kantong kantong oknum-oknum pejabat,” tegasnya.
Melihat semua itu Forum badan eksekutif mahasiswa (FBD) mengajak untuk segenap tumpah darah bangsa untuk menuntut Revolusi untuk mengembalikan cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesetaraan pendidikan di Indonesia pendidikan, maka Forum BEM DIY menuntut Pemerintah:
- Ciptakan pendidikan yang berkualitas dan sesuai jati diri Bangsa Indonesia.
- Ciptakan pendidikan yang berkualitas, murah, dengan fasilitas yang merata dari Sabang sampai Merauke.
- Mengutuk keras segala bentuk liberalisasi, komersialisasi, dan ekploitasi pendidikan yang menjadikan peserta didik sebagai pelengkap kebutuhan pasar dan “robot pekerja”.
- Menuntut agar setiap kebijakan yang di buat oleh birokrasi kampus harus melibatkan mahasiswa.
- Menolak dengan tegas keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 4962 karena telah memberangus azaz deokrasi mahasiswa.
- Mengajak semua mahasiswa agar tidak tinggal diam. Mari kita suarakan bawah pendidikan itu harus bisa di nikmati oleh segenap bangsa, bukan hanya yang punya uang saja yang boleh mengeyam pendidikan.
“Demikian tuntutan ini di buat berdasarkan kesadaran dan refleksi panjang dari seluruh Badan eksekutif mahasiswa Yogyakarta (BEM DIY), bahwa pendidikan jangan di dibuat ladang bisnis, kita ini bukanlah budak pabrik dan perusahaan,” tandas Fatah. (***)
Editor: Achmad Sulaiman
