NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi bagai dikejar setan, dedemit dan gendrowo, untuk menaikkan harga listrik. Pasalnya, bagaimana mungkin harga listrik naik sementara harga sumber energi minyak, batubara, gas, energi terbaharukan di dunia turun.
“Pemerintah ternyata kebelet memaksakan kebijakan neoliberalisme dalam sektor ketenagalistrikan, agar tersedia kesempatan merampok bagi oligarki, mafia listrik dan neo maling,” katanya kepada media di Jakarta, Selasa (2/5/2017).
Menurut dia, model perampokan yang dilakukan oleh mafia listrik dan neo maling dilakukan melalui proyek Engineering Procurement and Construction (EPC) yang dibiayai dengan utang luar negeri melalui APBN dan melalui utang PLN. Dengan demikian maka proyek listrik merupakan lahan yang subur bagi oligarki yang menguasai pemerintahan Jokowi dan elite PLN dalam mengeruk uang.
“Proyek yang dijalankan melalui EPC seluruh belanja ditentukan oleh yang membiayai proyek yakni pemberi utang dan penyedia dana. Ini lahan yang empuk sekali untuk korupsi dan merampok di sektor hajat hidup orang banyak,” ungkap Salamuddin Daeng.
Mafia listrik dan neo maling, lanjut dia, menjalankan perampokannya dengan skema full cost recovery dimana PLN wajib membeli listrik swasta termasuk kelebihan produksi swasta tersebut. Ini adalah bancakan luar biasa oleh mafia listrik dan neo maling.
“Siapa yang bisa mengetahui harga itu wajar, siapa yang bisa mengetahui produksi itu lebih? Kantong PLN yang merupakan keuangan negara dan hasil ngutang dengan menjual PLN dikuras sampai kering,” ujarnya.
AEPI berkesimpulan, Presiden Jokowi tidak mampu menjaga keselamatan bangsa, negara, dan hajat hidup rakyat banyak. “Jokowi telah melanggar putusan MK yang melarang Neoliberalisme dalam sektor Ketegalistrikan,” imbuhnya.
AEPI juga mempertanyakan, apa landasan dari semua kebijakan Jokowi? Yang pasti, kata dia, bukan untuk kepentingan rakyat, bukan keselamatan rakyat, bukan konstitusi dan bukan putusan MK. Landasan kebijakan Jokowi adalah kesenangan dirinya, para oligarki, neo maling dan mafia listrik di sekelilingnya, serta untuk kesenangan modal asing yang memandang lisrik sebagai ladang mengeruk uang.
“Neoliberalisme yang dijalankan oleh mafia listrik dan neo maling karena banyak orang di sekeliling pemerintahan Jokowi adalah bandar listrik, mereka pembuat kebijakan atau legislator, mereka adalah pelaksana kebijakan atau kontraktor, mereka juga adalah pelaksana proyek atau operator. Ini adalah trias ekonomika dalam ekonomi neoliberal yang dijalankan oleh mafia, oligarki dan neo maling,” ungkap Salamuddin.
Menurut dia, dara pemerintahan Jokowi menaikkan tatif dasar listrik mencerminkan bahwa keadaan rakyat, keadaan industri, bukan merupakan landasan dari semua kebijakannya. Pemerintah menaikkan tarif listrik secara beruntun paling tidak setiap tiga bulan. Sementara tidak ada kenaikan pendapatan rakyat, buruh, petani, setiap tiga bulan. Sejak Jokowi berkuasa listrik sudah naik hingga 100 %. Padahal sejak Jokowi berkuasa pendapatan masyarakat justru ambruk.
“Lalu untuk siapa kebijakan kenaikan tarif tersebut? Tidak lain adalah menyelamatkan mega proyek listrik yang menjadi bancakan oligarki penguasa, mafia listrik, neo maling dan asing yang dibiayai dengan utang APBN dan utang PLN. Mega proyek listrik adalah lahan yang subur untuk mendapatkan uang sebagai sumber dana penguasa untuk persiapan pemilu 2019,” tandasnya.
Baca: Cium Mafia Listrik dan Neo-Maling, AEPI Tolak Kenaikan TDL
Pewarta/Editor: Achmad Sulaiman
