NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengungkapkan bahwa resolusi pelarangan masuk produk sawit atau Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke Eropa yang telah dikeluarkan oleh Parlemen Eropa pasti akan sangat merugikan pihak Indonesia.
Seperti diberitakan sebelumnya, produk sawit Indonesia tengah dipersoalkan Eropa. Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi yang menyatakan sawit Indonesia terkait erat dengan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), korupsi, pekerja anak, dan penghilangan hak masyarakat adat.
“Isu ini semarak lagi dan menjadi isu internasional khususnya Parlemen Eropa yang menuduh dari berbagai aspek negatifnya. Dengan isu tersebut jelas akan merugikan Indonesia dari berbagai aspek,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Senin (24/4/2017).
Indonesia sebagai negara yang berdaulat, Firman menegaskan, parlemen negara lain dalam hal ini Parlemen Eropa tidak boleh turut campur dalam mengurus permasalahan yang terjadi di internal Indonesia.
“Ini jelas bentuk intervensi yang melanggar hak asasi manusia dan hak asasi negara. Oleh karena itu, saya minta pemerintah Indonesia harus bersikap tegas terhadap cara-cara intervensi seperti ini,” ujar Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar itu.
Untuk itu, Firman pun mendesak Pemerintah agar bersikap tegas dengan menyiapkan regulasi untuk mengatur sektor kelapa sawit di Indonesia.
“Di sisi lain pemerintah juga harus segera menyiapkan regulasi dalam bentuk UU perkelapasawitan karena kelapa sawit mempunyai nilai strategis baik dari sisi ekonomi sosial dan budaya dan ekosistem,” katanya.
Firman menduga, sikap Parlemen Eropa terhadap perkembangan sektor kelapa sawit di Indonesia tersebut dikarenakan mereka tidak mampu bersaing dengan minyak nabati dari Indonesia yang memiliki kualitas lebih tinggi.
“Seperti kita ketahui bersama bahwa sudah sejak lama CPO Indonesia sangat ditakuti oleh pesaing minyak nabati Eropa karena memang mereka tidak akan mampu bersaing di pasaran dunia. Jadi, jelas kampanye hitam dan tekanan parlemen Eropa hanya dimanfaatkan karena untuk kepentingan ekonomi tertentu di sana,” ungkapnya menambahkan.
Pewarta: DM | Rudi Niwarta
Editor: Achmad Sulaiman
