NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono menilai bahwa upaya kementerian BUMN dalam melakukan pembenahan korporasi milik negara terutama dalam melakukan program transformasi BUMN secara profesional mengarah membawa kemajuan positif.
“Program transformasi BUMN yang tadinya BUMN hanya mengandalkan asal balik modal saja cukup alias hanya mencapai Break even saja sekarang berubah total menjadi profit oriented,” kata Arif dalam keterangan tertulis, Rabu (8/3/2017) di Jakarta.
Menurutnya, dengan didorongnya BUMN untuk berani mencari modal luar negeri berhasil mengurangi ketergantungan pada dana APBN dalam bentuk penyertaan modal negara. “Hasil kerja keras kementerian BUMN untuk terus berbenah dalam mengurangi hambatan rentang birokrasi dalam yang direalisasikan dalam bentuk Holding BUMN menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kinerja BUMN,” sambung dia.
Kerja keras kementerian BUMN sebagai pemacu kinerja korporasi korporasi milik negara dibuktikan tahun 2016 berhasil cetak laba Rp 164 triliun. Jumlah ini naik 10,1 persen dibandingkan 2015 sebesar Rp 149 triliun.
“Capital expenditure BUMN di 2017 mencapai Rp 468 triliun atau naik 57,6 persen dibandingkan tahun 2016 yang hanya Rp 287 triliun. Sedangkan, operational expenditure tahun ini mencapai Rp 1.788 triliun atau naik 17,8 persen dari tahun 2016 yang mencapai Rp 1.518 triliun,” ungkapnya.
Sementara untuk aset 2016, lanjut dia juga tumbuh 9,8 persen dari sebelumnya Rp 5.760 triliun menjadi Rp 6.325 triliun di 2016. Di tahun ini, aset BUMN ditargetkan Rp 7.035 triliun. Kemudian, untuk ekuitas di 2016 mencapai Rp 2.333 triliun atau naik 12,2 persen dibandingkan 2015 sebesar Rp 1.990 triliun.
Sedang untuk Ebitda 2016, Kementerian BUMN mencatatkan kenaikan 8,5 persen sebesar Rp 4.091 triliun. Sedangkan untuk pendapatan 2016 sebesar Rp 1.802 triliun, pajak Rp 167 triliun, dan dividen Rp 37 triliun.
Dari kinerja seluruh BUMN menyumbangkan pajak ke negara sebesar 12,3 persen dari target Pendapatan pajak APBN 2016 perubahan sebesar 1355 trilyun. “Jika dari real penerimaan sebesar 1105 trilyun tahun 2026, maka sektor BUMN menyumbangkan pajak sebesar 15,1 persen,” tandasnya.
Editor: Romandhon
