NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan prioritas anggaran Kementerian PUPR berupa belanja modal yang bersifat menambah asset negara dan menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi tahun 2017 sebesar Rp 101,496 triliun, porsi belanja belanja modal Rp 76,27 triliun (75,1%), disusul belanja barang Rp 22,48 triliun (22,2%), dimana Rp 5,6 triliun merupakan belanja barang berkarakter belanja modal, dan belanja pegawai dan rutin Rp 2,75 triliun (2,7%).
Dalam siaran pers humas PUPR, Senin (6/3/2017) menjelaskan saat ini sebanyak 4.141 paket pekerjan kontraktual di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2017, telah ditandatangi kontraknya. Nilai pekerjaan yang sudah terkontrak mencapai Rp 50,62 triliun atau 65 persen dari anggaran pekerjaan kontraktual sebesar Rp 77,66 triliun yang terbagi dalam 11.071 paket pekerjaan.
Dengan semakin cepatnya penandatanganan kontrak dilakukan, maka pekerjaan dimulai dan dari sisi ekonomi, akan menggerakkan sektor rill di daerah dari Sabang sampai Merauke. Paket yang telah terkontrak tersebut sebagian besar merupakan paket pekerjaan yang ada pada empat Direktorat Jenderal (Ditjen) yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar di Kementerian PUPR.
Ditjen Sumber Daya Air dari jumlah 3.984 paket, telah terkontrak 1.716 paket pekerjaan senilai Rp 19,06 trilun yang utamanya untuk pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan nasional seperti pembangunan bendungan, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, dan pengendali banjir.
Pada Ditjen Bina Marga dari jumlah 3.657 paket, telah terkontrak 1.288 paket pekerjaan senilai Rp 22,14 triliun, yang utamanya digunakan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan termasuk jalan perbatasan.
Editor: Romandhon
