NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita, mengungkapkan bahwa stabilisasi harga bahan pokok dan bahan penting lainnya tetap menjadi agenda utama perdagangan dalam negeri.
Menurutnya, pengendalian harga yang akan tercermin pada tingkat inflasi, sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, daya beli rumah tangga, dan daya saing usaha.
“Sebaliknya, inflasi yang tinggi akan membuat struktur biaya yang tidak kompetitif, menaikkan suku bunga perbankan, dan mengurangi kepercayaan investor,” ungkap Enggar seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Nusantaranews, Jakarta, Kamis (23/2/2017).
Untuk itu, Enggar menjelaskan, pihaknya telah menyusun rencana aksi untuk memperkuat sinergi kebijakan perdagangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam memperkuat peran Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID) agar dapat mengendalikan inflasi dengan melakukan langkah-langkah yang kongkrit.
“Kelancaran distribusi barang dan stabilitas harga bahan pokok juga harus didukung oleh pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat. Pada 2017, akan direvitalisasi pasar rakyat sebanyak 1.003 pasar dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Tugas Perbantuan,” ujarnya.
Enggar mengatakan, inovasi dalam pembangunan pasar rakyat tersebut akan dilakukan dengan desain standar yang sudah disiapkan, lengkap dengan Detail Engineering Design (DED) dan Standard Operating Procedure (SOP) untuk pengelola pasar.
Enggar menegaskan, yang paling penting dalam pengendalian harga adalah membangun Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri (SIPD) yang terhubung dari pusat ke daerah. Sistem informasi tersebut akan menyediakan data mengenai pasokan dan permintaan serta harga 29 komoditas pangan secara real time dari pusat pengendali di Kemendag hingga sentra-sentra produksi dan konsumsi di tingkat desa.
“Sistem informasi ini harus bisa memberikan kondisi stok dan harga barang secara riil dan proyeksi ke depan sehingga dapat menjadi alat akurat untuk menentukan kebijakan harga, termasuk penetapan Harga Patokan, serta waktu dan jadwal untuk impor,” katanya.
Program yang dihasilkan dari Rapat Kerja (Raker) Kemendag beberapa waktu lalu juga memberi ruang partisipasi bagi Usaha Kecil Menengah (UKM). Menurut Enggar, pihaknya juga siap mendorong terciptanya kemitraan perusahaan besar dan warung lokal, di mana perusahaan besar membantu branding warung lokal tradisional yang didukung pemerintah daerah dalam memastikan pasokan barang.
“Kemendag juga akan berdialog dengan pelaku usaha dan otoritas perbankan untuk mendorong ekspansi perbankan yang pro-UKM. Program ini penting untuk menjaga harmonisasi perdagangan antara pelaku bisnis besar dan pelaku ekonomi rakyat,” ungkapnya menambahkan.
Reporter: Rudi Niwarta
