Berita UtamaOpiniTerbaru

Indonesia Dalam Arus Kompleksitas Isu Global

Indonesia Dalam Arus Kompleksitas Isu Global
Chinese children with flowers and flags of China and Indonesia practice their cheering before a welcome ceremony for Indonesian/Foto: Dok. Stock

NUSANTARANEWS.CO – Penanganan krisis di Eropa membutuhkan kerjasama lintas negara, khususnya negara yang tergabung di Uni Eropa dan di benua Eropa. Selain itu juga butuh kerjasama multi bidang antar negara-negara Eropa dan Non Eropa dalam hal pemenuhan kebutuhan logistik nasional serta pemenuhan kebutuhan dalam negeri di setiap bidang.

Dalam hal ini Indonesia sebagai negara Non-Eropa dapat berperan sebagai Suplier Pangan dan Mineral untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan mereka. Setelah memenuhi kebutuhan dalam negeri, tentunya dengan memberdayakan masyarakat tani lokal yang terbebas dari intervensi Asing berupa Monopoli harga pangan dalam negeri.

Ini akan menjadi upaya penyejahteraan petani jika kebijakan Negara tidak melibatkan pihak Asing untuk mengamankan stok pangan dalam negeri dan suplai pendukung pangan luar negeri, menghentikan import dan menciptakan lahan pangan guna menarik minat kerja dalam hal pertanian di dalam negeri, pertanian dengan sumber biaya negara yang dikelola secara professional tanpa campur tangan pihak asing sedikitpun.

Baca Juga:  Pemkab Nunukan Gelar Doa Bersama Untuk Pilkada 2024

Kekhawatiran Amerika sebagai negara akibat pengungsi yang masuk ke Negara Amerika, akan membebani konstelasi anggaran dalam Negeri Amerika, status pengungsi menjadi tidak menentu, akibat perang terjadi di beberapa negara-negara dan menghasilkan ribuan hingga jutaan pengungsi yang tersebar ke banyak negara, termasuk juga ke Amerika sebagai tempat suaka dan pusat persatuan bangsa-bangsa.

Para pengungsi banyak mengalami peristiwa yang menyebabkan terjadinya diskriminasi agama dan Human trafficking, dan yang berkaitan dengan kejahatan serta pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Negara-negara kelompok Konvensi atau yang tergabung di dalam perserikatan Bangsa-bangsa harus segera memberikan keputusan mengenai Status dan Keamanan Pengungsi. Sebagai upaya realisasi ketaatan terhadap konferensi Hak Asasi Manusia dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi. Serta untuk mendukung program pemberian pemukiman bagi pengungsi serta program pengembalian para pengungsi kembali ke negaranya masing-masing.

Bom Migrasi Penduduk Cina adalah fenomena luar biasa yang harus diselesaikan dari dalam negeri pemerintahan china, sebelum menjadi pembahasan kebijakan dunia. Sebaiknya pemerintah Cina melalui kebijakan negara melaksanakan pembangunan perumahan vertikal atau bersusun untuk penempatan masyarakat dalam negeri serta membuat program inisiatif untuk produktifitas pangan mandiri disekitar perumahan yang akan dibangun tersebut.

Baca Juga:  Tingkatkan Peran Masyarakat Dalam Pendidikan di Era Digital, DP Ponorogo Gelar Sosialisasi Tingkat SLTP

Hal ini sangat substantif dan representatif bagi pemerintah Cina dalam memenuhi kebutuhan di segala bidang termasuk pertanian, kesehatan, dan pendidikan yang dibutuhkan rakyat Cina.

Negara-negara yang berada di Benua Amerika, Eropa dan China berkaitan dengan pencegahan bencana alam, setidaknya mampu mencontoh Indonesia dalam hal pendidikan budaya lingkungan hidup, terkait dengan issue dunia tentang perubahan iklim, dalam hal meminimalisir efek perubahan iklim dimasa mendatang.

Kerjasama antara negara-negara juga sangat dibutuhkan dalam penyelesaian konflik ditimur tengah dan Asia. PBB dapat menggandeng pihak Rusia dan Indonesia untuk menjadi duta perwakilan perdamaian dunia. Pihak pemerintah rusia dan Indonesia hendaklah melakukan komunikasi tentang perencanaan “Konferensi Asia dan timur tengah” dengan tujuan turut serta menciptakan perdamaian dunia.

Dengan demikian konferensi diharapkan mendapat respon multinegara dan mendorong hubungan multilateral, menciptakan solidaritas lintas penduduk bumi.

Selanjutnya, dengan menjaga keutuhan dunia yang bersatu dalam kebersamaan membangun kedamaian dan menyelesaikan atau melaksanakan  penanganan konflik lintas negara seperti Palestina dan Israel untuk tunduk dan patuh terhadap hukum kedamaian internasional yang disusun didalam konfrensi tanpa berpihak (independen) hal ini juga diberlakukan untuk semua negara untuk menghindari terjadinya  ketimpangan ekonomi global.(*)

Baca Juga:  Fraksi Gerindra DPRD Nunukan Pemerintah Kedepankan Standar Kepatutan Dalam Bantuan

Penulis: Adi Putra, Direktur Forum Reproduksi Gagasan

Related Posts

1 of 65