NUSANTARANEWS.CO – Membangun komunitas masa depan bersama bagi umat manusia (a community of shared future for mankind) adalah tema besar yang kini tengah dikampanyekan Cina. Belakangan, tema tersebut menjadi pembicaraan hangat di forum-forum internasional yang mengajak seluruh elemen global bersama-sama menata tatanan dunia baru.
Dunia memang sedang butuh pembenahan. Dunia sedang berada dalam kegamangan situasi batas, di mana pranata-pranata lama tidak lagi dapat diharapkan untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah penting dunia. Sementara itu, pranata-pranata baru masih dalam proses pembentukan. Pola distribusi kekayaan dan pola produksi maupun pola konsumsi masyarakat tengah mengalami perubahan yang cepat seiring dengan proses sentralisasi kapital. Perubahan bangunan sosial ini pun pada gilirannya juga akan mengubah bangunan lain, seperti bangunan politik, hukum, mental dan budaya, serta penghayatan ideologi masyarakat.
Umat manusia akan segera meninggalkan zaman lama dan memasuki zaman baru. Sinyal kegagalan pranata-pranata lama untuk mengatasi masalah-masalah penting dunia tercermin pada resesi ekonomi dunia yang berkepanjangan, masih terus berlangsungnya aksi-aksi terorisme, kegagalan lembaga-lembaga keuangan internasional mengentaskan kemiskinan yang makin luas, dan perdagangan narkoba yang belum ada tanda-tanda untuk teratasi.
Di tengah-tengah situasi batas, Cina tampil ke depan. Dengan visi tentang masa depan dan nasib umat manusia serta kecenderungan perkembangan zaman, Cina melalui Presiden Xi Jinping menguraikan konsep membangun komunitas masa depan bersama bagi umat manusia, yang merupakan inti dari kebijakan luar negeri Cina di era baru.
Dari sudut sejarah, Xi mengulas prinsip-prinsip hubungan internasional seperti kesetaraan kedaulatan, rekonsiliasi damai, supremasi hukum dan keadilan, keterbukaan dan toleransi, kemanusiaan, yang diringkas menjadi kerangka dasar yang harus diikuti ketika dunia hendak membangun komunitas bersama masa depan umat manusia. Di sudut ini, tantangan global utama adalah membangun sebuah dunia dengan perdamaian yang berkelanjutan dan keamanan yang komprehensif, kemakmuran, keterbukaan dan inklusi, bersih dan penuh keindahan.
Sementara, dari perspektif masa depan, Xi merespon minat masyarakat internasional terhadap Cina yang menekankan tekad untuk menjaga perdamaian dunia, komitmennya untuk mempromosikan pembangunan umum, keinginan untuk membangun kemitraan dengan negara-negara lain, dan berdiri dalam mendukung multilateralisme. Kesemuanya itu, kata Menteri Luar Negeri Cina terbungkus dalam konsep Belt and Road Initiative yang digagas Cina. Lalu bagaimana Indonesia?
Dari pengalaman globalisasi kedua, secara empiris kita bisa menyaksikan bahwa dalam pergulatannya dengan proses globalisasi, ada bangsa-bangsa yang berhasil menjadi makmur, dan ada pula bangsa-bangsa yang gagal dan kurang berhasil memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. Bangsa-bangsa yang berhasil adalah bangsa-bangsa yang berhasil mengelola globalisasi di negerinya sendiri; dan bangsa-bangsa yang gagal atau kurang berhasil adalah bangsa-bangsa tidak berhasil mengelola globalisasi itu untuk menjaga kepentingan nasionalnya. Ketidakberhasilan itu seringkali berpangkal pada godaan untuk memperkaya diri dan memupuk kepemimpinan oligarki dari rezim yang berkuasa.
Kesenjangan sosial dan sulitnya orang miskin untuk bertahan hidup saat ini, menjadi indikasi Indonesia tengah gagal dalam mengelola globalisasi. Sebaliknya terombang-ambing oleh turbulensi globalisasi itu sendiri. Nah, belajar ketika menghadapi globalisasi gelombang kedua yang baru saja berlalu, tentu kita tidak boleh gagal lagi menghadapi globalisasi gelombang ketiga yang akan segera datang.
Bangsa Indonesia ditantang untuk menghadapi globalisasi ketiga yang diperkirakan sangat dahsyat dengan lebih proporsional dan cerdas. Dengan kekayaan alam yang melimpah apabila dipadukan dengan kesanggupan bangsa Indonesia untuk mengelola saling ketergantungan bangsa-bangsa di bumi Nusantara, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa besar. Tentu dalam waktu singkat dapat membebaskan rakyatnya dari cengkeraman kemiskinan. Zaman baru yang dibentuk oleh globalisasi gelombang ketiga dan kecenderungan yang makin nyata ke arah sentralisasi kapital dengan semua implikasinya, harus digunakan sebagai momentum untuk mencapai cita-cita itu.
Kapitalisme, tetap kapitalisme. Oleh karena itu, globalisasi cenderung tetap membawa ketidakadilan, karena globalisasi adalah bentuk baru dari kapitalisme. Tetapi di sisi lain, ada benarnya juga pernyataan yang mengatakan bahwa bangsa-bangsa miskin tidak akan berubah menjadi kaya, bila bangsa itu tidak membuka diri terhadap proses globalisasi.
Misalnya, bangsa Somalia tahun 1960 mempunyai pendapatan per kapita 10% lebih tinggi dari pendapatan per kapita bangsa Korea Selatan. Empat puluh lima tahun kemudian, pendapatan per kapita bangsa Korea Selatan yang membuka diri terhadap globalisasi, menjadi sepuluh kali lipat pendapatan per kapita bangsa Somalia yang menutup diri terhadap globalisasi. Pendapatan per kapita Korea Selatan mengalami kenaikan lebih dari 1.000%, sementara itu pendapatan per kapita Somalia justru turun 33%.
Kini kita menghadapi kenyataan bahwa kapitalisme sudah menjadi sistem dunia. Kapitalisme internasional telah menyebar ke seluruh kawasan geografis dunia dan praktis sudah memasukkan semua wilayah di bawah kekuasaannya. Dalam sebuah artikel yang dimuat harian nasional terkenal berjudul Ketika AS Menguasai Sumber Energi menurunkan peta kepemilikan AS dan negara lain atas wilayah migas dan gas metana batubara di Indonesia tahun 2012. Peta tersebut menggambarkan betapa kapitalisme internasional memang telah menyebar ke seluruh kawasan geografis (Indonesia) dan tentunya juga telah memasukkan semua wilayah itu di bawah kekuasaannya.
Mungkin benar bahwa zaman baru yang bernama globalisasi ini akan menghancurkan siapa pun yang tidak mampu menahannya. Namun realitas aktual juga mengatakan negara mana pun yang memilih berada di luar globalisasi dapat dipastikan akan tertinggal, terkucilkan, miskin, dan kehilangan kesempatan untuk maju dan menjadi besar.
Dalam situasi dilematis semacam inilah Pancasila seharusnya dipahami. Dimana nilai-nilai adiluhung yang ada di dalamnya tidak cukup hanya dipuja dan dipuji, melainkan juga harus diejawantahkan guna memilah dan memilih yang baik secara cerdas di antara dua kutub ekstrim yang terlibat dalam pergulatan. Bukankah Pancasila itu sebenarnya merupakan kristalisasi ideologi dunia yang mencoba untuk mencari jalan tengah yang baik antara liberalisme dan etatisme, antara teokrasi dan sekularisme, antara kapitalisme dan komunisme?
Semuanya itu hanya dapat dilakukan kalau bangsa Indonesia mengenal dengan baik bagaimana proses globalisasi itu bekerja. Oleh karenanya, nilai-nilai Pancasila juga harus dipahami dalam pergumulannya dengan liberalisme, baik yang klasik maupun yang Neo. Tanpa itu semua, bangsa Indonesia hanya akan bisa mengatakan “Pancasila itu lebih baik dari neoliberalisme,” tetapi sekaligus juga tidak berdaya mengekang keserakahan kaum kapitalis, apalagi melawannya. Kaum muda, khususnya mahasiswa, hanya bisa memaki-maki neoliberalisme yang sebenarnya tidak pernah mengenal “binatangnya”. (Sego/Agus)
