NUSANTARANEWS.CO – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengungkapkan bahwa Indonesia bukan negara sekuler. Sebab Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila, dimana Sila Pertama menyebut Ketuhanan yang Maha Esa.
Dari sinilah, maka di Indonesia ada Kementerian Agama dan banyak regulasi yang mengatur soal kehidupan beragama.
Relasi antara agama Islam dan negara, menurut Hidayat, sudah menjadi catatan sejarah bangsa ini. Ia menyebut banyak tokoh pergerakan yang berasal dari sosok dan organisasi Islam. Misalnya saja Haji Umar Said Cokroaminoto yang merupakan sosok penggiat Sarekat Islam. Di mana Haji Umar Said Cokroaminoto mempunyai banyak murid, salah satunya adalah Soekarno.
Dalam organisasi pergerakan, ada organisasi yang bernama Jamiat Kheir. Organisasi itu disebut lahir lebih dulu daripada Budi Utomo. Jamiat Kheir disebut mempunyai tujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dalam segi pendidikan dan ekonomi.
Oleh karena itu, Hidayat mengatakan, sangat aneh jika dikatakan hubungan antara Islam dan negara baru saja terjadi. Bahkan ada upaya untuk memisahkan hubungan Islam dan negara. Hidayat pun menegaskan, Islam tidak bertentangan dengan demokrasi.
“Tak benar kalau ummat Islam memaksakan kehendak,” ungkapnya kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jum’at (13/01/17).
Selama bangsa ini berdiri, lanjut Hidayat, ummat Islam selalu terlibat dalam berbagai proses kebangsaan, dari lahirnya dasar negara hingga terbentuknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.
Di samping itu, Hidayat menuturkan, sejak Indonesia merdeka, sudah banyak pemimpin-pemimpin non-Muslim yang mengisi jabatan-jabatan penting di Indonesia. Bahkan, Ia menyebutkan, dulu ada perdana menteri yang non-Muslim.
“Jakarta dulu juga pernah dipimpin gubernur non-Muslim,” ujar Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Menurut Hidayat, permasalahan kepemimpinan sebenarnya sudah selesai. Kalau sekarang terjadi penolakan pada seseorang, Hidayat menjelaskan, itu lebih pada karena perilaku orangnya, seperti mempunyai kebijakan yang tidak pro rakyat, suka berkata kasar, dan melanggar kesepakatan dengan masyarakat.
“Bila ada pemimpin Muslim yang perangainya kasar dan merugikan masyarakat, sosok seperti itupun juga akan ditolak,” katanya menambahkan. (Deni)
