NUSANTARANEWS.CO – Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane mengungkapkan penyesalan dan kekecewaannya atas pernyataan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang tampak tidak ingin melepaskan jabatan Kapolri meski akan memasuki masa pensiun. Beberapa waktu lalu, ketika ditanya Badrodin sempat mengatakan ‘pensiun alhamdulillah, tidak pensiun juga tidak apa-apa’.
“Pernyataan ini seolah tidak menggambarkan sebagai Bhayangkara yang legowo. Seharusnya Haiti meniru ucapan Kapolri Sutanto yang saat muncul isu perpanjangan dengan legowo mengatakan bahwa dirinya akan mempersiapkan kader terbaik pengganti dirinya dan dia cukup sampai di sini. Sehingga tidak muncul polemik dan upaya penghancuran sistem kaderisasi Polri,” ujar Neta dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (22/5/2016).
Lebih lanjut, Neta kembali meminta presiden Jokowi menggunakan hak prerogatifnya untuk tidak memperpanjang masa jabatan Badrodin. Pasalnya, kata dia, jika Jokowi memperpanjang hal itu menjadi langkah mundur Kepolisian serta menghambat proses regenerasi. Ia mengatakan sedikitnya ada empat alasan kenapa jabatan Badrodin tidak pantas diperpanjang.
“Pertama, Presiden Jokowi harus konsisten dengan revolusi mentalnya untuk melanjutkan perubahan pelayanan publik di Polri. Beberapa waktu lalu presiden pernah mengecam masih buruknya pelayanan STNK di Polri,” terang Neta.
Kedua, Kapolri Badrodin tidak punya prestasi yang menonjol selama memimpin kepolisian. Sembilan kasus korupsi besar yang pernah disidik Polri tak kunjung dilimpahkan ke kejaksaan. Operasi Tinombala di Poso, yang melibatkan 3000 pasukan Polri dan TNI tak kunjung bisa melumpuhkan Santoso yang hanya didukung 21 personil.
Ketiga, perpanjangan Haiti bertentangan dengan UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri. Sebab Pasal 11 ayat 6 undang undang itu mengisyaratkan bahwa Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Polri yang masih aktif, dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. Keempat, perpanjangan masa jabatan Haiti hanya akan menghancurkan sistem kaderisasi dan assesment yang sudah dibangun Polri sejak 10 tahun terakhir.
“IPW berharap, dalam menetapkan Kapolri baru, Presiden Jokowi berpikir ke depan dan tidak mundur ke belakang, apalagi menghancurkan sistem yang sudah dibangun Polri sejak 10 tahun terakhir. Saat ini cukup banyak kader kader Polri yang mumpuni untuk memimpin kepolisian,” tandasnya. (ER)
