NUSANTARANEWS.CO – Kebijakan Pemerintah Indonesia
Kebijakan Presiden RI Joko Widodo, mengukuhkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebagai poros maritim dunia, Indonesia tentu berkepentingan untuk ikut menentukan masa depan kawasan Pasifik dan Samudera Hindia (the Pacific and Indian Ocean Region PACINDO). Indonesia menginginkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik tetap damai dan aman bagi perdagangan dunia, bukan dijadikan ajang perebutan sumber daya alam, pertikaian wilayah dan supremasi maritim.
Agenda pembangunan untuk mewujudkan visi ini memiliki lima pilar yaitu: Pertama; membangun kembali budaya maritim Indonesia. kedua; menjaga dan mengelola sumber daya laut. Ketiga; memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Keempat; melalui diplomasi maritim, mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan dan Kelima; sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim.
Baca: Arah Strategi Alutsista Pertahanan Udara Indonesia (1) – Artikel Kolonel Arh Candra Wijaya
Kebijakan pemerintah ini direspon dengan cepat oleh Panglima TNI dengan melakukan modernisasi Alutsista TNI untuk mengawal jalur laut dan udara nusantara. Di samping itu TNI juga akan membangun pangkalan militer di beberapa pulau terluar yaitu : P. Natuna Besar di Wilayah Barat yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, P. Morotai di Utara, P. Biak di Timur yang langsung menghadap Samudera Pasifik dan P. Selaru di Wilayah Selatan. Pangkalan militer ini nantinya akan berfungsi selayaknya “kapal induk” yang memiliki landasan untuk operasional pesawat, dermaga kapal dan satuan TNI AD.
Peran Arhanud TNI AD
Untuk mendukung kebijakan Pemerintah yang diterjemahkan oleh Panglima TNI, menuntut derajat kesiapan operasional yang tinggi dari kesenjataan Arhanud. Penggunaan Alutsista modern tidak dapat ditawar lagi dalam rangka menghadapi potensi ancaman yang ada. Potensi konflik Laut China Selatan, mengawal kebijakan poros maritim dunia dengan memperkuat celah kosong pertahanan di Indonesia bagian Utara, Timur dan Selatan mutlak memerlukan perlindungan udara yang kuat.
Di Laut China Selatan, radius operasi (terbang dan kembali pada pangkalan udara yang sama) F-16 TNI AU adalah 550 km (misi hi-lo-hi dengan membawa 4 x 450 kg bom), yang artinya apabila tinggal landas dari P. Natuna Besar belum dapat menjangkau kepulauan Spratly. Apabila di Natuna nantinya akan digelar sistem Rudal Hanud jarak pendek seperti Starstreak yang memiliki jangkauan 7,2 km, maka pangkalan “kapal induk” yang akan dibangun tersebut menjadi terlindungi dari ancaman serangan udara berketinggian rendah.
Posisi pangkalan udara Australia, Skadron/ jenis pesawat yang dioperasikan saat ini ditandai dengan kotak warna putih, untuk rematerialisasi yang sudah kontrak menggunakan warna kuning, sedangkan rencana pembelian yang belum kontrak menggunakan warna biru. Dapat dilihat bahwa sebagian besar pangkalan udara Australia berada di sebelah Tenggara sehingga memberikan waktu reaksi yang cukup lama apabila ada serangan udara terhadap Australia. Posisi P. Selaru sangat strategis dalam menghadapi potensi ancaman dari selatan (jarak P. Selaru dengan Tindal AFB adalah 750 km).
Jarak ini juga masih di luar jangkauan operasional F-16 TNI AU. Penggelaran Rudal jarak pendek Arhanud di P. Selaru yang bersinggungan dengan Australia dinilai sangat penting sebagai pertahanan pangkalan dari ancaman serangan udara berketinggian rendah. Ancaman serangan udara merupakan tindakan musuh yang menggunakan wahana udara dan Alutsista udara berupa pesawat terbang berawak maupun tanpa awak dan peluru kendali balistik yang berteknologi tinggi untuk menghancurkan objek-objek vital strategis maupun taktis.
Alutsista udara saat ini terdiri dari berbagai jenis, yang dapat disingkat dengan istilah CUTER-FRUIT, meliputi Cruise Missile (CM), Unmanned Aerial Vehicle (UAV), Tactical Airto-Surface Missile (TASM), Electronic Warfare (peperangan elektronik), Rockets Artillery Mortar (RAM), Fixed Wing Aircraft (Pesawat Udara Bersayap Tetap), Rotary Wing Aircraft (Helikopter), Unmanned Combat Air Vehicles (UCAV), Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance (ISTAR) dan Tactical/Theatre Ballistic Missiles (TBM).
Untuk menghadapi kemungkinan ancaman tersebut, dalam Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) Indonesia terdapat Sistem Pertahanan Udara Nasional (Sishanudnas) yang di dalamnya terdapat unsur Arhanud TNI AD sebagai salah satu kecabangan TNI AD dan sebagai kekuatan yang menjalankan fungsi tembakan dan perlindungan dalam rangka Pertahanan Udara (Hanud) di medan operasi maupun Hanudnas.
Satuan Arhanud bertugas untuk melindungi objek vital dengan melaksanakan Hanud titik. Objek vital yang dilindungi dapat berupa satuan manuver maupun Obvitnas yang bersifat statis seperti pusat pemerintahan, instalasi militer maupun aset strategis lainnya (markas komando, pembangkit listrik, jembatan, lapangan terbang, pelabuhan), lokasi eksplorasi, produksi, terminal dan distribusi sektor ESDM. Arhanud TNI AD dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan 4 (empat) fungsi, meliputi pencarian dan penemuan (detection), pengenalan (identifi cation), penjejakan (tracking) dan penghancuran (destruction). (Bersambung…)
Kolonel Arh Candra Wijaya, M.A., lahir di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1969 merupakan Alumni Akademi Militer 1991. Saat ini menjabat sebagai Dirbinsen Pussenarhanud Kodikalat TNI Angkatan Dara. Jabatan strategis lainnya yang pernah diemban adalah Asisten Perencanaan Kodam I/Bukit Barisan, Koorspri Kasad dan Komandan Resimen Arhanud-1/F Kodam Jaya. Pendidikan umum terakhir S2 tahun 1999, dan pendidikan militer terakhir Sesko TNI tahun 2015. Pendidikan pengembangan spesialisasi yang pernah diikuti mulai Sus Bahasa Inggris tahun 1993, Sus Danrai tahun 1999. Sus Danyon tahun 2008, dan UN Staff Officer Course tahun 2009. Sedangkan penugasan operasi yang pernah diemban adalah Misi Perdamaian PBB di Kongo tahun 1994. Selain itu juga pernah melaksanakan penugasan di luar neger, antara lain di Australia, Amerika Serikat, dan Monuc di Kongo dari tahun 2004 hingga tahun 2005.
