NUSANTARANEWS.CO – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai salah satu kelebihan Pilkada adalah masyarakat pemilih dapat langsung menentukan kepala daerah secara mandiri. Proses penentuan kepala daerah dengan menciptakan akuntabilitas yang tinggi dilakukan dengan tahapan yang cukup panjang dan melibatkan banyak pihak.
Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, dari aspek pendanaan, biaya penyelenggaran Pilkada serentak kedua tahun 2017 yang dilaksanakan di 101 daerah mencapai 4,2 Trilyun. Bila dibagi secara merata maka masing-masing kabupaten/kota setara dengan 26 M, kecamatan setara dengan 3 M dan desa/keluaran sebesar 150 juta.
“Sebagian besar dana digunakan untuk membayar honor penyelenggara, memproduksi logistik seperti surat suara dan membiayai kampanye pasangan calon. Dan apabila dihitung secara sederhana, maka setiap orang yang mempunyai hak pilih pada 15 Pebruari nanti berbiaya sebesar 105.000,” terang Maskur dalam keterangan tertulisnya yang diterima nusantaranews, Senin (7/11).
Masykur juga menjelaskan bahwa, dengan besarnya biaya Pilkada yang dikeluarkan dari pajak yang dibayar rakyat, akan terbuang sia-sia jika proses tahapan Pilkada tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya.
“Sebagai wahana membangun akuntabilitas pemerintahan daerah ke depan, Pilkada dapat menjadi momentum membangun kontrak-kontrak sosial antara pemilih dan pasangan calon,” katanya.
Tidak hanya itu, menurut pandangan Masykur, aktifasi pemilih dengan memanfaatkan masa kampanye melalui pertemuan dengan pasangan calon baik secara terbatas maupun tatap muka, adalah kesempatan terbaik lima tahun sekali. Pilihan di bilik suara nantinya diawali dengan sejauhmana pasangan calon dapat memenuhi kepentingan masyarakat luas.
“Pilkada tidak hanya hari pemungutan saja. Trilyunan rupiah kita keluarkan. Mari manfaatkan sebaik-baiknya, sepanjang tahapan,” tandasnya. (Sulaiman)
