NUSANTARANEWS.CO, Sumenep – Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir, mengharapkan agar eksekutif lebih giat dalam merealisasikan program yang dibiayai oleh APBD Sumenep 2024.
Hal tersebut diungkapkan setelah Pemkab Sumenep menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023.
“Semangatnya harus ditingkatkan dan semua program harus dilaksanakan dengan baik. Semua ini untuk pengabdian dan kebaikan Sumenep,” kata Hamid. Jumat, 17 Mei 2024.
Menurut Hamid, prestasi WTP dari BPK RI yang diterima oleh Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsujudo harus diiringi dengan semangat kerja yang lebih optimal.
Salah satu indikator peningkatan kinerja eksekutif dapat dilihat dari penyerapan APBD 2024. Semua program yang bersumber dari APBD harus dilaksanakan tepat waktu, tidak ditunda hingga akhir tahun.
Realisasi program dan penyerapan APBD 2024 harus lebih maksimal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebab, penyerapan anggaran juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Realisasi dan penyerapan anggaran juga harus bermanfaat bagi masyarakat. Karena, anggaran yang digunakan pemerintah bersumber dari masyarakat,” tambahnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu kemudian mengingatkan pemerintah agar membuat program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program yang dirancang harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Jangan sampai program yang bersumber dari APBD itu tidak tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat, yang akhirnya tidak berguna,” tutupnya. (mh)