NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – DPRD Kabupaten Nunukan menggelar Rapat Paripurna ke 14 Masa Sidang 1 Tahun 2023 – 2024 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Atas Nota Penjelasan Bupati Nunukan Terhadap Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan T.A.2024 pada Selasa 31 Oktober 2023.
Dalam Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Hj. Rachma Leppa dan dihadiri unsur Forkopimda, OPD terkait dan tamu undangan lain tersebut, setiap Fraksi menyampaikan pandangannya.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Juru Bicaranya, Andre Pratama meemberikan beberapa catatan atas Nota Penjelasan Raperda APBD 2024 tersebut.
“Pertama, Kami dari Fraksi Partai keadilan Sejahtera mengusulkan pengadaan rumah singgah pasien untuk membantu pasien dan keluarga yang berobat dirumah sakit umum daerah nunukan,” ujar Andre.
Kedua, pembagunan poliklinik rumah sakit nunukan dan ketiga, perbaikan fasilitas dermaga penyebrangan sebatik nunukan baik Sei Jepun-Mantikas maupun pelabuhan Bambagan.
Keempat, rehap total Pustu Pustu yang berada di desa-desa sepanjang aliran sungai Sembakung, seperti Desa Tabol, Desa Laju, Tepian serta penempatan tenaga medis secara permanen.
Kelima terkait jalan Pada Elo yang berada didesa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur, perlu mendapatkan perhatian serius dengan mempertimbangkan hasil hearing dikantor dprd keenam, tidak meratanya distribusi gas 3 kg kemasyarakat seperti di rt 6,7,8 dikelurahan nunukan barat yang hanya mendapatkan jatah 80 tong gas, lalu di rt 16,17,18 dikelurahan nunukan tengah tidak ada sama sekali pengecer hingga banyak warga tidak mampu tidak memperoleh gas subsidi. kami meminta kepada pemda untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menambah pangkalan LPG.
Ketujuh, Fraksi Kami menilai bahwa pada sektor penting seperti pertanian, perlu keberpihakan pemerintah terhadap petani- petani kita dinunukan khususnya pulau sebatik. Keluhan petani yang terus disampaikan tak kunjung memberikan hasil yang maksimal terhadap mereka ditambah tahun ini terjadi gagal panen. sudah puluhan tahun tanah mereka digarap degan sarana seadanya dan miskin hara pada tanah. Kami ingin menegaskan terkait hal ini agar Pemerintah bisa mengalokasikan dana untuk sektor pertanian tersebut seperti, bantuan kapur dolomit. sarana pengairan dan jalan tani, prasarana pertanian seperti alat panen padi, alat pegolah lahan sawah dan lain lain,” pungkas Andre. (ES)
