NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Pengelolaan sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Jawa Timur disoal. Pasalnya, dijumpai dilapangan masih amburadul dan terkesan tebang pilih.
Anggota komisi E DPRD Jawa Timur Zeineye mengatakan temuan di lapangan ditemukan masih didapati tebang pilih dalam memberikan perhatian terhadap PAUD yang dikelola oleh Pemdes setempat.
“Penanganan pengelolaan PAUD banyak dijumpai di desa dimana ada keinginan untuk persamaan dari pemerintah d semua lini mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa,” jelas politisi asal PPP ini di Situbondo, Senin (17/10).
Temuan di lapangan, kata Zeineye adalah dalam pengelolaan PAUD harusnya ada persamaan anak di semua tataran sehingga tidak hanya mengayomi PAUD yang dikelola desa. “Harusnya PAUD yang dikelola non pemdes atau desa juga harus mendapat perhatian,” jelasnya.
Selama ini dalam pengelolaan PAUD, sambung Zeineye dijumpai adanya dikotomi sehingga menimbulkan kecemburuan antar satu sama lain. “Contohnya PAUD yang dikelola oleh Dharma Wanita selalu diberi fasilitas. Sedangkan yang lainnya harus berdiri sendiri. Ke depan harus ada persamaan,” jelasnya.
Dalam PP No. 57/2021 tentang SNP, yang di maksud PAUD berkualitas adalah satuan PAUD yang memiliki lingkungan belajar yang aman, nyaman dan mampu memfasilitasi anak agar berkembang dengan utuh, yaitu berkualitas dalam proses pembelajaran dan berkualitas dalam pengelolaan satuan.
Ada 4 layanan yang harus ada dalam satuan PAUD berkualitas, yaitu Pertama layanan proses pembelajaran yang baik, Kedua kemitraan dengan orang tua/wali, Ketiga pemantauan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini, Keempat Pengelolaan sumber daya yang baik. (setya)
