NUSANTARANEWS.CO, Naypyidaw – Unjuk rasa di Myanmar meningkat menyusul korban tewas pertama. Pada hari Jumat (19/2), puluhan ribu orang dari berbagai penjuru negara terus melanjutkan aksi unjuk rasa menentang kudeta 1 Februari lalu. Sejak protes nasional dimulai dua minggu lalu, pihak berwenang di beberapa kota telah mengerahkan gas air mata, meriam air, dan peluru karet terhadap para demonstran. Pihak tentara menyatakan bahwa seorang polisi tewas karena luka-luka yang dideritanya selama terjadi aksi protes.
Aksi pada hari Jum’at tersebut meledak setelah seorang pengunjuk rasa yang ditembak kepalanya pada 9 Februari lalu dilaporkan meninggal dunia. Menurut AFP, dokter yang merawatnya telah mengkonfirmasi bahwa korban meninggal akibat tertembak oleh peluru tajam setelah mendapat perawatan di rumah sakit.
Mya Thwate Thwate Khaing yang berusia 20 tahun tersebut telah menjadi korban meninggal pertama dalam aksi menentang kudeta di Myanmar.
Saudara perempuannya kepada wartawan menyerukan agar orang-orang turut serta dalam unjuk rasa hingga pihak militer terkalahkan.
Di Kota Yangon yang merupakan kota terbesar di Myanmar, masyarakat meletakkan rangkaian bunga dan berdoa di depan foto Mya Thwate Thwate Khaing.
Seorang pria mengatakan semua orang di Myanmar tengah berduka. Ia juga menambahkan bahwa orang-orang harus terus berjuang bagi demokrasi dan wanita tersebut.
Khaing kini telah menjadi simbol perlawanan di mana para pengunjuk rasa membawa fotonya selama demonstrasi. “Kami akan menganggap Anda sebagai martir. Kami akan memberikan keadilan atas kehilanganmu!” Bunyi seruan di media sosial.
AS, Inggris, Kanada, dan Selandia Baru telah mengumumkan sanksi terbatas, dengan fokus pada para pemimpin militer, termasuk melarang perjalanan dan membekukan aset. Jepang dan India telah bergabung dengan negara-negara barat dalam menyerukan agar demokrasi dipulihkan dengan cepat, di tengah seruan agar militer Myanmar menahan diri dari kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai.
Junta belum bereaksi terhadap sanksi baru tersebut. Pada hari Selasa, seorang juru bicara militer mengatakan pada konferensi pers bahwa sanksi telah diperkirakan.
Meski aksi protes terus berlanjut, ada keraguan tentang komitmen Aung San Suu Kyi terhadap aspirasi etnis minoritas untuk otonomi, kata perwakilan masyarakat. Suu Kyi telah banyak dikritik secara internasional karena tidak mengutuk penindasan brutal militer terhadap minoritas Rohingya.
Ke Jung, seorang pemimpin pemuda dari minoritas Naga yang turut mendukung aksi protes mengatakan bahwa beberapa partai minoritas tidak berkomitmen terhadap gerakan menentang kudeta.
“Itu cerminan bagaimana Aung San Suu Kyi telah gagal membangun aliansi dengan partai politik etnis,” ujarnya. “Namun, kami harus memenangkan laga ini. Kami berdiri bersama dengan orang-orang. Kami akan berjuang sampai akhir kediktatoran. Jung juga menambahkan bahwa para demonstran menuntut sistem federal. (AS)
