NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Seringnya bocor laporan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK RI terhadap pengelolaan anggaran Keuangan masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemprov Jatim membuktikan kinerja inspektorat Jatim dipertanyakan.
Menurut Ketua Komisi A DPRD Jatim Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio, seharusnya dalam mengawal pengelolaan keuangan suatu OPD pihak Inspektorat melakukan pendampingan terlebih dahulu agar tak terjadi kebocoran dari masing-masing OPD Pemprov Jatim.
“Ke depan peran Inspektorat harus aktif dalam pengawalan pengelolaan keuangan. Jangan sampai menjadi temuan dari BPK RI yang menimbulkan preseden buruk dalam pemerintahan,” jelas mantan Pangdam Bukit Barisan ini saat dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (6/2/2020).
Pria kelahiran Nganjuk ini mengatakan tak hanya itu, sebelum laporan keuangan diberikan ke BPK RI, tentunya pihak Inspektorat Pemprov Jatim juga melakukan pemeriksaan awal.
“Kalau sudah diperiksa inspektorat tentunya bisa dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum diserahkan ke BPK RI. Jangan sampai ada temuan. Kalaupun ada temuan tentunya diketahui terlebih dahulu oleh inspektorat sebelum menjadi temuan dari BPK RI sehingga bisa dilakukan perbaikan,” jelasnya.
Terpisah, anggota Fraksi Bintang Keadilan Nurani (BKN) Matur Husaini mengatakan hampir setiap tahun selalu ada temuan oleh BPK RI dalam pengelolaan keuangan di masing-masing OPD.
“Saya punya data temuan BPK RI yang kelebihan bayar. Mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Binamarga dan beberapa dinas lainnya,” jelas pria asal Madura ini.
Matur mengungkapkan temuan BPK RI yang didapat darinya, hampir kebanyakan dari kelebihan bayar dalam pengerjaan pada proyek di sebuah OPD.
“Peran Inspektorat sangat penting dalam pemeriksaan di internal pemprov Jatim. Kalao sampai jadi temuan dari BPK RI, tentunya kinerja Inspektorat perlu dipertanyakan,” tutupnya.
Pewarta: Tri Wahyudi
Editor: Ach. Sulaiman
