NUSANTARANEWS.CO, Banda Aceh – Plt Gubernur Aceh ragukan data BPS. Masyarakat Aceh dikejutkan dengan pernyataan Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, yang meragukan data Badan Pusat Data Statistik (BPS) yang menggolongkan Provinsi Aceh ke dalam daerah termiskin di Sumatera. Seperti ramai diberitakan, Nova mengatakan bahwa, “Data statistik yang diterbitkan oleh BPS itu tidak valid,” ujarnya pada acara peresmian “100 Persen Listrik Desa” di Kantor PLN UIW Aceh, pada hari Rabu (23/01)
Nova meminta agar data statistik BPS tersebut di kaji ulang lagi kebenarannya, dan meminta kepada masyarakat agar jangan langsung percaya dulu bahwa Aceh di golongkan dalam kategori daerah termiskin di Sumatera, harus ada data pembanding dulu, baru jelas, tegas Nova.
“Saya ingin Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Aceh melakukan survei ulang. Universitas Teuku Umar (UTU) melakukan survey daerah barat selatan, Universitas Samudra (UNSAM) dan Universitas Malikussaleh (UNIMAL) di wilayah timur serta Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) di wilayah tengah, agar dapat menjadi data pembanding yang diterbitkan oleh BPS.”
Menurut Plt. Gubernur, bisa jadi data BPS tersebut ada error dalam surveinya, bahkan mungkin dengan margin yang cukup besar. Apalagi survei tersebut dilakukan dengan sistem outsourcing. Oleh karena itu, Gubernur memerintahkan kepada Kepala Gampong (Desa), Keuchik seluruh Aceh untuk mensurvei kembali terkait data statistik kemiskinan di tiap-tiap rumah dan Gampong.
Terkait dengan keraguan Plt Gubernur Aceh tersebut, Teuku Syamsul Ali, kader senior Pemberdayaan Masyarakat Aceh dalam laman sosmednya mengatakan: “sangat lucu dan tidak elok ketika seorang Plt. Gubernur Aceh, mempertanyakan dan meragukan data Badan Pusat Statistik (BPS). Padahal data tersebut resmi di rilis oleh pemerintah sebagai pijakan informasi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam membuat sebuah kebijakan.”
Cut Bang, panggilan akrab aktifis senior tersebut juga menerangkan bahwa, Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik mengatakan: Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
Undang-undang ini, lanjut Cut Bang, menetapkan jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya. Pengaturan lingkup tugas dan fungsi para penyelenggara kegiatan statistik bertujuan untuk: pertama, menjamin kepastian hukum bagi para penyelenggara kegiatan statistik baik pemerintah maupun bagi masyarakat; kedua, menjamin kepentingan masyarakat pengguna statistik atas nilai informasi yang diperolehnya; ketiga, mengupayakan koordinasi dan kerja sama agar kegiatan statistik yang dilakukan oleh berbagai pihak berjalan secara efektif dan efisien, tidak/terjadi duplikasi, serta mengisi dan saling memperkuat; dan keempat, mengantisipasi perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada penyelenggaraan statistik.
“BPS sebagai instansi pemerintah yang mandiri berwenang mengumumkan hasil statistik yang diselenggarakannya secara teratur dan transparan melalui Berita Resmi Statistik. Kesahihan seluruh hasil statistik yang diumumkan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan.”
Oleh karena itu, sekali lagi Cut Bang sangat menyayangkan pernyataan Plt. Gubernur tersebut. “Pemerintah Provinsi Aceh, khususnya Plt. Gubernur Aceh jangan panik “bek panik” dan mengatakan: “Lain di peugah, laen di puebuet” – artinya “Lain di mulut dan lain yang di kerjakan.”
Pantauan Reporter Nusantaranews.co di media sosial dan “diskusi” Warung Kupi memang pernyataan Plt. Gubernur tersebut menjadi pembicaraan hangat dan perdebatan berbagai kalangan masyarakat Aceh. Sementara bisik-bisik masyarakat awam mengatakan bahwa, “ternyata Pak Nova Gubernur kita, tidak rela Aceh disebut daerah termiskin se-Sumatera,” lanjut si awam yang berbisik kepada teman di sampingnya. (M2).
Editor: Banyu
