NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Waketum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengkritik pernyataan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kamarussamad. Pasalnya, nama terakhir pada Desember lalu memberi catatan terhadap kinerja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Kemendagri merupakan mitra kerja Komisi II DPR RI. Menurut Kamarussamad, sepanjang 2019 Tito Karnavian lebih banyak bicara, bukannya bekerja.
“Fokus selesaikan antrean blanko KTP elektronik, desa fiktif, pencucian uang kepala daerah di kasino,” ujar Kamrussamad lewat keterangan tertulis pada Selasa, 31 Desember 2019 lalu.
Menurut Poyuono, statemen Kamarussamad ngawur dan gagal paham.
“Ini statemen ngawur dan gagal paham dari anggota DPR baru yang belum ngerti cara mengukur kinerja menteri di kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
“Sepanjang pengetahuan saya sebagai masyarakat saja, untuk menilai kinerja menteri-mentrinya Joko Widodo belum bisa karena masih dalam tahap konsolidasi dan memetakan program-program di setiap departemen para menteri yang harus mengikuti semua visi dari Presiden Joko Widodo,” tambah Poyuono.
Terkait catatan kepada Mendagri yang dilakukan oleh anggota DPR Komisi II Gerindra, kata dia, terlalu mengada-ada. Sebab, Mendagri selama ini justru selain banyak bicara tetapi juga banyak bekerja.
“Seperti melakukan turba ke daerah-aerah untuk memastikan agar pemerintah daerah bisa men-sinkronkan kebijakan daerah dengan pusat dalam rangka mendorong investasi untuk masuk di daerah-daerah. Ini lebih penting,” katanya.
Soal masalah antrian blangko e-KTP, lanjut Poyuono, hanya insidental semata.
“Hanya di beberapa kabupaten, dan itu sudah selesai kok, seperti Kota Bekasi yang walikotanya gembar-gembor blangko e-KTP, sekarang udah enggak lagi. Dan terkait desa fiktif itu cuma hoaks aja kayaknya. Terkait pencucian uang Kepala Daerah juga sudah clear kok Mendagri sudah kerja sama dengan PPATK. Jadi yang dikatakan anggota DPR Komisi II dari Gerindra kayak salah besar dan cuma omdo (omongan doang),” cetus Poyuono.
Dia mengungkapkan, tidak ada kebijakan Partai Gerindra untuk mengevaluasi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Pasalnya, Partai Gerindra saat ini posisinya sudah menjadi bagian dari pemerintah.
“Tidak ada kebijakan Partai Gerindra untuk mengevaluasi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin karena Gerindra juga bagian dari pemerintah,” imbuhnya. (man/mad)
Editor: Ach Sulaiman
