Indonesia dalam Bahaya Kedaulatan
Oleh: M.D. La Ode, Sekjen PN MPPI dan Dosen Universitas Paramadina Jakarta
Indonesia dalam bahaya kedaulatan ditemukan sejak tahun 2015 akhir. Deskripsi detailnya sudah diterbitkan menjadi buku berjudul Trilogi Pribumisme Juli 2018 bahwa ECI dan Cina Komunis akan menganeksasi NKRI dari kuasa Pribumi dalam tempo 2 x 5 tahun (2019-2029). Namun data lengkap deskriptif analitisnya menurut Ketahanan Nasional (Tannas) belum disampaikan kepada publik dalam bentuk artikel singkat. Nah, untuk itu dapat diikuti sebagai berikut ini.
Untuk sampai pada simpulan yang ditampilkan pada grafik kondisi Tannas di atas, diperlihatkan masing masing nilai persentase prima dan terrendah Asta gatra Gatra Nasional yakni Gatra Geografi, Gatra SDA, Gatra Demografi, Gatra Ideologi, Gatra Politik, Gatra Ekonomi, Gatra Sosial Budaya, dan Gatra Hankam. Data Asta gatra Nasional yakni Gatra Geografi 79% lahan perkebunan dan pertanian, yang dahulu tanah adat dan tanah ulayat dikuasai ECI dan Cina Komunis.
Gatra SDA, dikuasai ECI, Cina Komunis, dan asing. Gatra Demografi masih bertahan kecuali ECI menjadi faktor dan aktor pelemahnya. Gatra Ideologi memang masih kuat dipertahankan oleh semua Parpol kecuali Perindo dan PSI, karena tersisip misi Politik Etnisitas ECI dan Cina Komunis, semua Ormas, dan kecuali tekanan komunisme, radikalisme, intoleran, kapitalisme Cina, serta kapitalisme global yang bersifat ancaman tradisional.
Gatra Politik, terjadi multidimensional konflik vertikal (separatisme dan makar) dan horizontal, melalui saluran demokrasi PDIP, Golkar, Nasdem, dan Hanura, dapat dipengaruhi hingga tergalang oleh kepentingan Politik Etnisitas ECI dan Cina Komunis. Data lainnya yakni pemerintah tampil berperang dengan rakyatnya demi kepentingan Politik Etnisitas ECI dan Cina Komunis. Kasus Ahok, Enggar, Setya Novanto, Thjai Chui Mie, Benny Laos, Hasan Karman, Christiandi Sanjaya, dan seterusnya adalah musuh Politik Etnisitas Pribumi dianggap nasionalis.
Keputusan itu sangat berbanding terbalik dengan nasionalisme Bung Karno bahwa kemerdekaan Pribumi dari penjajah Belanda adalah jembatan emas mencapai kemakmuran Pribumi. Ditambahkan lagi dengan temuan hasil penelitian Politik Etnisitas terbaru tahun 2015 bahwa Pribumi pendiri negara; Pribumi pemilik negara; Pribumi penguasa negara atau Trilogi Pribumisme. Ini merupakan bahagian paham Bung Karno yang mustahak ditegakkan bagi keutuhan NKRI tetap berada pada kuasa Pribumi serta menjadikan NKRI tangguh di Asia Pasifik bersama negara negara Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, Russia, dan Cina komunis.
Gatra Ekonomi, 78-80 % dikuasai ECI dan Cina Komunis. Pasar nasional digunakan sebesar besarnya untuk Produk Jepang, Korea Selatan, Cina Komunis, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Perancis, Hongkong, Taiwan, dan Australia. Padahal Mobil Nasional sebenarnya mudah dibuat untuk pasar sendiri. Kondisi ini meningkat drastis sejak 2014-2019 dan mungkin juga kedepan. Gatra Sosial Budaya, terjadi degradasi norma moral, norma hukum, korupsi meluas dan meningkat, kurikulum tidak tepat guna, narkoba meluas yang dikembangkan ECI dan Cina Komunis, sekuleristis dan radikalistis ECI dan Cina Komunis terhadap paham Islam dan Pribumisme dianggap benar oleh Pemerintah.
Gatra Hankam, dihambat membangunannya sehingga alutsistanya untuk mempertahankan diri sendiri saja dalam kondisi lemah. Namun inipun pemerintah masih menganggapnya benar, sehingga fungsi Komando Teritorial (Koter) mau dihapuskan sementara kemampuan pengadaan Alutsista yang menggunakan tekonologi industri pertahanan strategis masih sangat minim. Kini Indonesia masih mengandalkan kekuatan Human Defense dan Human Intellijence.
Berdasarkan data di atas, maka beberapa analisa penting dapat dilihat sebagai berikut
ini.
Pertama, ECI dan Cina Komunis Telah Kuasai 5/8 Tannas. ECI dan Cina Komunis telah menguasai 5/8 Tannas yakni Gatra Geografi 35%, Gatra SDA 40%, Gatra Politik 45%, Gatra Ekonomi 40%, dan Gatra Sosial Budaya 50%. Kondisi ini meningkat drastis 2014-2019 era Joko Widodo (Jokowi). Mungkin masih akan dilanjudkan pada periode kedua Jokowi 2019-2024.
Kedua, sisa 3/8 Tannas Dalam Kuasa Pribumi. Pribumi dan Pemerintah hanya mengendalikan 3/8 Tannas yakni Gatra Demografi 90%, Gatra Ideologi 85%, dan Gatra Hankam 87%. Inipun jika tidak dihambat akan turun dalam periode 2019-2024.
Ketiga, kondisi Tannas 2019 dalam bahaya. Kondisi Tannas dalam bahaya diindikasikan metode Asta Gatra Nasional bahwa keberhasilan pembangunan nasional dapat dilihat dari maju atau mundurnya pembangunan masing masing Asta Gatra Nasional. Kondisi itu dideskripsikan dengan tiga kategori nilai 75%-100% berwarna Hijau= Sejahtera; nilai 55%-75% berwarna Kuning= waspada; dan nilai 0%-55% berwarna merah= Bahaya.
Pada Grafik di atas, tampak jelas bahwa Gatra Geografi bernilai 35%, Gatra SDA bernilai 40%, Gatra Demografi bernilai 90%, Gatra Ideologi bernilai 85%, Gatra Politik bernilai 45%, Gatra Ekonomi bernilai 40%, Gatra Sosial Budaya bernilai 50%, dan gatra Hankam bernilai 87%. Artinya hanya terdapat tiga Gatra Nasional yang masuk kategori berwarna hijau= sejahtera yakni Gatra Demografi bernilai 90%, Gatra Ideologi bernilai 85%, dan Gatra Hankam bernilai 87%. Pada Grafik di atas tak satu Gatrapun yang masuk dalam lajur dengan nilai 55%-75% yang berwarna kuning (waspada). Selainnya yaitu Gatra Geografi bernilai 35%, Gatra SDA bernilai 40%, Gatra Politik bernilai 45%, Gatra Ekonomi bernilai 40%, dan gatra Sosial Budaya bernilai 50% semuanya berada pada lajur 0%-55% berwarna merah= bahaya.
Solusi kondisi Tannas ini adalah melakukan pembangunan nasional menuju nilai Prima 100% untuk masing masing Asta Gatra Nasional. Metodenya ialah membangun kekuatan Asta Gatra Nasional bertumpu kepada Eksistensi Pribumi. Instrumen politiknya ialah Pancasila, NKRI, UUD 1945 (asli), Bhinneka Tunggal Ika, Trilogi Pribumisme.
Bukan bertumpu kepada ECI dan Cina Komunis bagai selama ini dan khususnya lima tahun terakhir. Sebab dari hasil penelitian Politik Etnisitas dipastikan bahwa ECI meskipun sudah hidup turun temurun selam ratusan tahun di Indonesia, jika tidak berasimilasi dengan Pribumi, ECI bukanlah Pribumi sekaligus bukanlah bangsa Indonesia. Sesuai pula dengan fakta sejarah politik nasional, pada akhirnya ECI selalu berkhianat kepada Bangsa Indonesia. Ini mustahak ditegakkan demi mengembalikan status politik Pribumi Yang Merdeka Paripurna yakni Indonesia lepas dari bahaya penjajahan bangsa lainnya.
