NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim Mohammad Yasin membantah temuan BPK jika di Jatim ditemukan adanya dua desa fiktif. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim Mohammad Yasin mengatakan setahu pihaknya sejak tahun 2015 hingga 2019 tidak ada desa fiktif penerima dana desa.
“Saya jamin itu tidak ada,” ungkapnya di Surabaya, Minggu (10/11/2019). Dikatakan oleh Yasin, jika ada kemungkinan desa yang dimaksud tersebut adalah empat desa di Jatim yang terdampak lumpur Lapindo dimana di Kemendagri kode desanya belum dihapus.
Lalu Yasin menyebut empat desa tersebut antara lain Renokenongo kecamatan Porong, Desa Ketapan dan desa Kedungbendo kecamatan Tanggulangin dan desa Besuki kecamatan Jabon yang kesemuanya masuk wilayah kabupaten Sidoarjo.
Sebelumnya, Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Harry Purwaka mengatakan akan terus melakukan pemeriksaan kinerja terkait pembinaan dan pengawasan dana desa.
“Tahun lalu, kami melakukan pemeriksaan kinerja terkait pembinaan dan pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berkala,” katanya, Kamis (7/11/2019).
Bahkan, Harry mengungkapkan selama pemeriksaan tersebut ditemukan ada desa fiktif di Jatim. Ditanya lebih jauh, Mantan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau ini enggan membeberkannya. “Iya ada temuan. Ada beberapa catatan yang kita minta dan rekomendasikan untuk diperbaiki oleh Pemda tersebut,” terangnya.
Dikatakn oleh Yasin, kemungkinan karena tak dihapus datanya, sehingga Kementerian Keuangan tetap mentransfer di empat desa tersebut.
”Tapi saya jamin dana itu tak digunakan kepala desanya. Dana tersebut menjadi silpa yang tak digunakan. Dananya masih ada di rekening pemkab setempat,” jelasnya.
Pihaknya, sambung Yasin, sedang mengupayakan proses penghapusan keberadaan empat desa tersebut.
”Ada pertimbangan yang harus dibahas dan tidak serta merta dihapus,” lanjutnya.
Yasin lalu mengungkapkan di Jatim ada 7724 desa semuanya menerima dana desa dari pemerintah sejak 2015 hingga sampai 2019 sekarang ini.
“Tidak ada penambahan jumlah desa dan sampai sekarang jumlahnya tetap 7724 desa,”imbuhnya.
Pewarta: Setya W
