NUSANTARANEW.CO, Surabaya – Ribuan mahasiswa dari 13 kampus seluruh Surabaya menggelar aksi di DPRD Jatim, Rabu (25/9/2019).
Mereka menggelar aksi untuk menolak RUU Pertanahan, RUU KPK, RUU Pertambangan dan Minerba, RUU Pemasyaratan dan RUU Tenaga Kerja.
“RUU tersebut mengancam demokrasi Indonesia dan mengancam penegakan hukum di Indonesia,” kata Ruli Setiawan, peserta aksi saat menggelar aksi.
Dikatakan oleh Ruli, pihaknya juga berharap agar proses rekrutmen dari seleksi pimpinan KPK dibatalkan.
”Para pimpinan KPK yang terpilih bermasalah dan ada masalah hokum dalam penegakan hokum di Indonesia,” imbuh mahasiswa Untag Surabaya ini.
Dikatakan oleh Ruli, mahasiswa BEM se-Jatim juga menolak adanya posisi TNI dan Polri menempati posisi di sipil.
”Kami kawatir akan jaman orba kembali lagi dimana Polri dan TNI menguasai tempat-tempat yang menguasai hajat hidup orang banyak,” ucap Ruli.
Senada dengan Ruli, Mohammad Kosim, salah satu mahasiswa mengatakan BEM di Jatim juga meminta agar stop militerisasi di Papua dan daerah lainnya.
”Bebaskan tapol Papua yang ada saat ini,” cetusnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jatim sementara , Kusnadi mengaku akan menyampaikan aspirasi mahasiswa tersebut ke pusat.
”Saya akan membuat surat dan memastikan aspirasi mahasiswa akan dikirim ke DPR RI dan pemerintah pusat,” tegas politisi asal PDIP ini.
Pewarta: Setya W
Editor: Eriec Dieda
