NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Rencana pemindahan ibukota negara ke Pulau Kalimantan terus bergulir. Sejumlah kritikan mulai berdatangan dari berbagai kalangan.
Politisi PKS, Mardani Ali Sera termasuk salah satu pihak yang melontarkan kritikan terkait rencana Jokowi tersebut. Pasalnya, pembiayaan pembangunan infrastruktur politik nasional ibukota yang tidak sepenuhnya bersumber dari anggaran negara (APBN).
Letak ibukota baru mengerucut pada dua opsi yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yang secara geografis dinilai menempati posisi tengah negara yang terdiri dari pulau-pulau ini.
Mardani mengungkapkan, bahan Bappenas telah menunjukkan secara jelas sebagian besar biaya pembangunan ibukota baru. “Berasal dari swasta,” ucapnya.
Dia mengaku telah mendengarkan pemaparan Bappenas terkait sumber pembiayaan pembangunan ibukota baru mulai dari gedung eksekutif, legislatif dan yudikatif.
“Dibangun melalui skema KPBU, yang berarti sumber pembiayaan dari badan usaha dan swasta,” ungkapnya. Fakta ini kemudian dinilainya mengancam kedaulatan negara. Bahkan, 54 persen pemindahan ibukota negara menggunakan dana KPBU. Sedangkan total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan ibukota baru ini sekitar Rp 500 triliun.
“Infrastruktur politik strategis objek vital negara seharusnya dikuasai dan dikelola sepenuhnya oleh negara,” kata politisi PKS ini.
KPBU adalah singkatan dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha seperti diurai Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada Jumat (16/8) lalu. Pihak swasta murni juga disebut akan turut serta mengerjakan mega proyek ibukota baru di Pulau Kalimantan. (ach/ed)
Editor: Eriec Dieda
