NUSANTARANNEWS.CO, Nunukan – Pendekar Pagar Nusa Nunukan menyatakan siap membantu aparat keamanan apabila diminta, terutama terkait pengamanan pengumuman hasil Pemilu 2019.
Rencana pihak-pihak tertentu yang akan mengerahkan massa (people power) untuk menolak hasil Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019 adalah hak setiap warga negara sebagai bagian dari demokrasi. Namun apabila aksi masa tersebut sudah bersifat memaksakan kehendak dan mengingkari fakta yang ada, maka aksi-aksi tersebut adalah bentuk lain dari uapaya merusak keindahan demokrasi.
Hal tersebut diutarakan Ketua Pimpinan Cabang (PC) Pendekar Pagar Nusa ( salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama) Kabupaten Nunukan, Basri Lanta menyikapi Pleno KPU 22 Mei 2019 tetang penetapan hasil perolehan suara Pilpres 2019 mendatang. Menurut Basri, sistem demokrasi di Indnesia adalah Demokrasi Pancasila dan bukan Demokrasi Liberal yang tanpa batasan dalam menyampaikan pendapat.
“Kalau aksi masa sudah mendesak agar Paslon 01 (Jokowi-Ma’ruf) di diskualikasi, menurut saya adalah upaya untuk merusak keindahan demokrasi di Indonesia,” ujar Basri di Nunukan, Minggu (19/5).
Sebagaimana diketahui, sekelompok orang yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat berencana menggelar aksi masa menolak Pleno KPU. Tak hanya itu, GNKR juga mendesak agar Bawaslu merekomendasi KPU untuk mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma’ruf sebagai kontestan Pilpres 2019.
Tak hanya di Jakarta, Koordinator GNKR Jumhur Hidayat juga menyerukan agar semua simpatisan Prabowo-Sandi menggelar aksi serupa di setiap Kantor DPRD di wilayah masing-masing. Terkait hal tersebut, Basri Lanta menilai seruan tersebut adalah seruan yang dapat memimbulkan konflik horizontal.
Karena, lanjut Basri, hasil perolehan suara Pilpres untuk Nunukan dan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara sudah ditetapkan KPUD melalui Pleno. Dalam Pleno tersebut, ungkap Basri, masing-masing saksi telah menyepakati. Sehingga Basri memandang seruan agar simpatisan Prabowo-Sandi melakukan aksi masa disetiap wilayah adalah ajakan yang melawan konstitusi.
“Kalau memamg ada kecurangan, tunjukan dimana, bagaimana bentuk kecuranganya dan segera laporkan ke Bawaslu. Jika tak mampu menunjukan, tapi bersikeras menuduh ada kecurangan, ini yang perlu dipertanyakan, apa sebenarnya tujuan mereka,” katanya.
Basri menyatakan bahwa pihaknya selalu siaga menghadapi segala kemungkinan dari seruan aksi masa menolak hasil Pilpres 2019 tersebut. Namun ia menegaskan, pihaknya hanya akan turun apabila negara memanggil. Menurutnya, Polri yang di back up TNI pasti mampu mengatasi keadaan ini.
Lebih jauh Basri meminta para elit untuk dapat menahan diri dan meberi suri taulafan baik bagi masyarakat. Kecenderungan sebagian masyarakat yang masih gemar meniru hendaknya jangan dijadikan obyek ketidakpuasan secara personal hingga dapat merusak keharmonisan bangsa.
“Sebagian dari masyarakat masih habut taqli. Iya kalau yang ditiru adalah kebaikan, kalau hal yang buruk, tentu berimbas pada potensi retaknya keharmonisan. Jangan karena di-reshuffle dari jabatan tertentu lantas membabi buta sebagai sebagai oposisi. Jadilah oposisi yang arif ,” tandasnya.
Basri juga meminta masyarakat untuk bijak dalam menyikapi segala pemberitaan yang salah satunya adalah media sosial. Apalagi menurut Basri hampir sebagian besar masyarakat tak terkecuali di Kaltara adalah pengguna medsos aktif. Apabila ada pemberitaan, saring dulu, croscek, dan jangan berani menyebarkan sebuah pemberitaan yang belum pasti sumber dan keakuraratanya.
“Jangan meremehkan hoax. Ingat, beberapa peristiwa besar dan konflik sebuah negara karena dimulai dari merebaknya berita palsu. Tak terkecuali hoax terkait Pilpres ini. Memerangi hoax bukan hanya tugas aparat saja, melainkan kewajiaban saya, kami dan kita semua,” pungkasnya.
Pewarta: Eddy Santri
Editor: Eriec Dieda
