NUSANTARANEWS.CO, Semarang – H+1 Pemilu 2019, masyarakat diminta kembali rajut persatuan dan kesatuan bangsa.
Pangdam IV Diponegoro, Mayjen TNI Mochamad Effendi berpesan kepada masyarakat supaya segera melupakan perbedaan-perbedaan dan kembali merajut persatuan dan kesatuan bangsa usai pemungutan suara.
Memasuki H+1 pasca pemungutan suara alias pencoblosan Pileg dan Pilpres 2019, Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Effendi dan Kapolda Jateng Irjen Pol Drs. Condro Kirono melaksanakan pemantauan situasi di wilayah Sukoharjo, Karanganyar dan Sragen.
“Setelah beberapa bulan disibukkan dengan kampanye dan lain-lain, kini saatnya merajut kembali persatuan. Lupakan perbedaan-perbedaan yang ada selama ini,” ujarnya, Kamis (18/4/2019).
Ditambahkan Pangdam, pileg dan pilpres yang baru pertama kali dilaksanakan secara serentak ini telah banyak menguras pikiran, tenaga dan biaya, serta membuat suhu politik begitu panas. Namun, satu-pe rsatu tahapan pemilu dapat dilalui dengan tertib, aman dan damai hingga hari pencoblosan.
Saat ini, tahapan perhitungan suara sedang berjalan. Dirinya berharap pada tahapan ini dan tahapan berikutnya dapat berjalan dengan aman dan lancar, dan itu dapat terwujud bila masing-masing bisa melupakan perbedaan demi persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa dan negara.
“1+2=3, yang dalam sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia”, tegasnya.
Pada kegiatan kali ini, Pangdam dan Kapolda juga berkesempatan memantau secara langsung di beberapa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta mengecek personel TNI-Polri yang masih bersiaga di obyek-obyek vital maupun pos-pos pengamanan.
Orang nomor satu di Kodam IV/Diponegoro itu juga berharap kepada seluruh warga masyarakat untuk mengklarifikasi terlebih dahulu serta menyampaikan setiap informasi yang mengandung kerawanan sosial kepada aparat terkait di wilayah masing-masing. Jangan mudah terpancing dan terprovokasi sehingga bertindak sendiri-sendiri diluar aturan yang berlaku, imbuhnya.
Dalam kegiatannya Pangdam dan Kapolda didampingi Bupati, KPU dan Bawaslu setempat.
(dpr/nus)
Editor: Eriec Dieda
