NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pengamat Ekonomi Politik Salamuddin Daeng menyoroti meningkatnya alokasi APBN Tahun 2019 khususnya untuk dana bansos yang naik signifikan mencapai Rp. 100 triliun. Daeng menduga, peningkatan anggaran dana tersebut jelang pilpres 2019 kemungkinan berpotensi digunakan untuk mobilisasi calon pemilih.
“Program PKH (Program Keluarga Harapan) dan lain-lain itu bersumber dari APBN. Tapi jumlahnya meningkat signifikan 100 Triliun lebih pada APBN 2019,” kata Salamuddin Daeng saat menjadi narasumber dalam diskusi dengan tema Penyalahgunaan Anggaran Dalam Kampanye di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (23/3/2019).
Untuk itu, dalam diskusi yang dipandu wartawan senior Arief Gunawan ini, Salamuddin Daeng menduga kuat, bahwa besaran dana Bansos tahun 2019 ini disebutnya berpotensi digunakan untuk memobilisasi publik. Pasalnya dana bantuan tersebut dicairkan jelang berlangsungnya Pemilu 2019.
“Dana Bansos 380 triliun lebih itu untuk 100 juta orang. Kalau dibagi rata satu orang bisa dapat 3,5 juta. Nah itu berpotensi untuk memobilisasi para calon pemilih,” ungkap Daeng.
Salamuddin pun memaparkan adanya dugaan permainan dana APBN untuk bansos itu, bukanlah satu-satu hal yang dapat menimbukan hal yang negatif, ada hal lainnya yang tidak kalah penting.
Dirinya menjelaskan, pemilu saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan kisruh daftar pemilih tetap (DPT), menurutnya sangat mungkin juga terkait dengan penggunaan dana bansos
“Saya tidak menuduh, hanya mencurigai kenapa pemerintah memperbaiki DPT? Kenapa DPT bisa ada yang ganda? Bisa saja kan sumber datanya dari penerima bansos,” ujar Salamuddin.
Karena itu, Daeng menghimbau kepada masyarakat luas untuk mencermati dan mengkritisi, jika ada kejanggalan kenaikan bantuan bansos menjelang Pemilihan Presiden 2019. Hal itu agar pemilu berlangsung dengan jurdil atau jujur dan adil.
Pewarta: Romadhon
Editor: Eriec D
