NUSANTARANEWS.CO – Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri (16/11/2016).
Mantan bupati Belitung Timur ini ditetapkan tersangka atas pernyataannya tentang surat al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu, 27 September 2016 yang dinilai memenuhi unsur penistaan agama.
Atas penetapan tersangka calon gubernur DKI petahana tersebut mendapat sorotan positif dari banyak kalangan, diantaranya Persatuan Pelajar Islam se-Asia Tenggara (PEPIAT).
“Kami umat Islam dari Aksi Bela Islam I dan II tuntutan kami adalah Ahok tersangka dan tangkap, maka dengan status tersangka ini kami nilai belum cukup memenuhi rasa keadilan umat Islam dan rakyat,” kata Puji Hartoyo Abubakar Prseiden PEPIAT dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/11/2016).
Terkait penetapan tersangka Ahok tanpa dibui, menurut Kapolri Tito Karnavian dalam jumpa persnya di Mabes Polri, “bukti sudah disita oleh Bareskrim Polri dan yang bersangkutan kooperatif” ujar Tito, Rabu (16/11/2016).
Lain bagi PEPIAT, sikap Polri tidak menangkap Ahok dianggap sebagai preseden buruk dalam penanganan kasus hukum.
“Kami menilai Polri tidak fair dalam kasus ini, disisi lain Polri cukup tajam dan tegas dalam kasus pencurian kecil seperti Nenek Minah, Nenek Sutarti yang miskin dan renta tapi tetap ditangkap tapi Ahok yang kerap buat gaduh dan menantang semua yang kontra padanya dibiarkan bebas, saya kira equity before the law” ujar Mantan Ketua Umum PB HMI tersebut.
“Kami minta Polri berani berpihak pada nurani dan keadilan, kami akan akan kawal kasus ini, jangan biarkan kebhinnekaan kita terganggu hanya karena satu orang” ujar Hartoyo dalam keterangan terakhirnya. (Rls/Ad/Nusantaranews)
