Berita Utama

Krisis Ancam Kesejahteraan dan Picu Masalah Keamanan

Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin/Foto Istimewa
Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin/Foto Istimewa

Kolom Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin

NUSANTARANEWS.CO – Arahan GBHN 1999, pada dasarnya bertumpu pada indikator kesejahteraan masyarakat yang berhubungan langsung dengan gejolak sosial akibat krisis dan memengaruhi keamanan nasional. Seperti diketahui bahwa seluruh kegiatan yang melibatkan unsur penduduk dalam konsep Astagatra, pasti memiliki unsur kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian menampilkan peran kesejahteraan masyarakat dalam berkontribusi pada keamanan nasional merupakan suatu telaahan atas indikator yang memiliki tingkat kerawanan yang berdampak besar terhadap suatu gejolak sosial. Gejala akibat krisis tersebut ditunjukkan antara lain oleh kesejahteraan masyarakat yang berkait langsung pada masalah keamanan sebagai berikut:

Pertama, jumlah penduduk miskin meningkat sangat cepat. Jumlah penduduk miskin menurut survei BPS dilaporkan berjumlah 22,5 juta orang pada tahun 1996, meningkat tajam menjadi 49,5 juta, orang atau sekitar 24,2% dari jumlah penduduk Indonesia. Meskipun pada tahun 1999 dilaporkan menurun menjadi 37,5 juta orang atau 18,7% dari jumlah penduduk, namun dampaknya masih terlihat dari menurunnya kegiatan kemasyarakatan seperti arisan, upacara seremonial adat, sumbangan dari keluarga mampu kepada keluarga yang kurang mampu. Dan yang lebih nyata adalah masalah anak terlantar, tuna sosial, naiknya kriminalitas yang berakibat kepada gangguan keamanan.

Kedua, masalah tuna sosial, yang terdiri dari gelandangan pengemis dan wanita tuna susila, di perkotaan menunjukkan peningkatan, akibat sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki menggiring mereka memasuki sektor informal bahkan kepada kegiatan yang tidak dapat diterima secara sosial, yang pada posisi paling sulit membentuk situasi kerawanan keamanan.

Ketiga, masalah anak jalanan sebagai akibat langsung dari krisis tercatat di kota-kota besar. Hasil sensus dari 12 kota besar terungkap bahwa populasi anak jalanan adalah sekitar 20 ribu anak, namun data 1998 mengungkapkan bahwa dari sekitar 40 ribu anak jalanan 48% adalah anak yang baru turun ke jalan sejak tahun 1998. Dari hasil survei terungkap bahwa setelah terjadi krisis, 35% anak jalanan bertujuan menambah pendapatan keluarga, sedang 27% untuk menambah biaya sekolah. Dengan demikian ekonomi keluarga atau kesejahteraan masyarakat menjadi faktor pendorong semakin banyaknya anak di jalanan.

Situasi ini memberi kontribusi pada keamanan nasional, mengingat anak tersebut adalah potensi untuk terbentuknya kerawanan baik karena tekanan kebutuhan maupun oleh pemanfaatan dari pihak ketiga. Apalagi beberapa kota besar menjadi barometer keamanan nasional. Dengan demikian baik dari pendekatan Astagatra maupun pendekatan empirik, faktor kesejahteraan masyarakat dan faktor keamanan mempunyai keterkaitan erat. []

Baca: Peran Kesejahteraan Masyarakat Dalam Kontribusi Keamanan Nasional

Editor: Romandhon

Komentar

To Top