Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal (Purn) TNI Kivlan Zein/Foto: dok. Tempo.co
Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal (Purn) TNI Kivlan Zein/Foto: dok. Tempo.co

NUSANTARANEWS.CO – Tepat pada 1 Mei 2016 pemerintah Indonesia lega usai tahu 10 WNI yang diculik kelompok militan Abu Sayyaf berhasil dibebaskan dalam keadaan selamat. Kesepuluh WNI tersebut diketahui sudah ditawan Abu Sayyaf sejak 23 Maret usai kapal yang ditumpanginya dibajak di kawasan Laut Sulu, Mindanao Selatan Filipina.

Bagaimana tidak, menurut perkiraan Departemen Luar Negeri Indonesia, bahwa setiap tahun Laut Sulu-Sulawesi dilewati lebih dari 100.000 kapal yang membawa 55 juta metrik ton kargo dan 18 juta penumpang. Aksi para bajak laut di perairan Sulu ini juga tidak main-main, persis seperti dalam film-film action. Selain bersenjata, para pembajak juga mengendarai speedboat berkecepatan tinggi yang dilengkapi dengan teknologi canggih seperti radar dan sistem navigasi.

Bahkan, berani membunuh sandera bila tuntutan mereka tidak dipenuhi, seperti kasus sandera asal Kanada John Ridsdel yang akhirnya dibunuh oleh kelompok Abu Sayyaf, karena uang tebusan yang dikirim, menurut sumber nusantaranews.co, separuhnya ternyata merupakan uang palsu.

Kembali pada pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Sejumlah media mainstream ramai-ramai menyebutkan proses pembebasan 10 WNI tersebut merupakan usaha pemerintah Indonesia melalui Menlu RI. Hal itu sesuai dengan pernyataan pemerintah di sejumlah media kendati akhirnya pemerintah pula yang meminta agar semua pihak jangan melakukan klaim.

Pernyataan tersebut muncul setelah tim kemanusiaan SP mengaku pihaknyalah yang telah melakukan pembebasan. Klaim ini membuat suasana menjadi gaduh karena sebuah partai politik tertentu dituding hendak mencari muka dari keberhasilan pembebasan 10 WNI tersebut.

Namun, sumber terpercaya nusantaranews.co menuturkan bahwa klaim itu tidak benar adanya. Sebab, sosok yang sebenarnya berjasa melakukan pembebasan itu bernama Kivlan Zein yang berhasil membujuk dedengkot Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) Nur Misuari. Kedua sosok ini diketahui memang memiliki hubungan yang erat, bahkan telah bersahabat sejak lama. Sebagai negosiator dalam proses pembebasan sandera Jilid 1, Kivlan dengan tegas mengatakan bahwa pembebasan 10 warga negara Indonesia beberapa waktu lalu yang dia lakukan adalah murni negosiasi.

Kivlan memaparkan bahwa pada waktu itu, dirinya langsung bernegosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf sejak 27 Maret 2016, sama perusahaan dan mendapat bantuan dari pihak lokal di Filipina. Terutama bantuan yang diberikan oleh Gubernur Sulu Abdusakur Tan II yang merupakan keponakan pimpinan Moro National Liberation Front (MNLF) Nur Misuari.

Melalui tangan Nur Misuari, kelompok Abu Sayyaf akhirnya menyerahkan 10 WNI tersebut, dan Kivlan memastikan tidak ada uang tebusan sepeserpun. Hanya saja, usai kesepuluh WNI tersebut dilepaskan Abu Sayyaf, barulah pesawat Tim Kemanusiaan SP melakukan penjemputan sekaligus mengantarkan mereka ke Jakarta dengan selamat.

Cerita masih berlanjut. Tak lama berselang, penculikan kembali terjadi, masih di daerah yang sama, kawasan Laut Sulu. Kali ini tujuh WNI yang diculik, tepatnya pada 20 Julni 2016. Dan pelakunya pun masih sama, Abu Sayyaf.

Catatan, sejak Maret 2016, peristiwa penculikan dan penyanderaan ini sudah keempat kalinya sehingga membuat Menlu berang dan Panglima TNI pun mengakui pemerintahan Indonesia terlalu persuasif dalam merespon kasus penyanderaan WNI oleh kelompok militan Filipina, Abu Sayyaf.

Kini, kawasan Laut Sulu telah menjadi perhatian dunia internasional setelah beberapa kali terjadi peristiwa penyanderaan. Kelompok Abu Sayyaf memang cerdik dan pandai memanfaatkan situasi di kawasan Asia yang tengah sibuk berkonflik di Laut Cina Selatan. (Sego/Er)

Komentar