NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Konflik perebutan jabatan kepemimpinan DPD tengah menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, polemik di tubuh lembaga wakil daerah tersebut semakin menguras kepercayaan ditengah asumsi lemahnya peran DPD di parlemen.
Pengamat politik dari lembaga survei Poltracking Hanta Yudha membuka kemungkinan bagi pembubaran DPD jika lembaga tersebut terus mengalami penurunan peran dan fungsinya di palemen sebagai institusi wakil daerah.
Hanta memungkinkan pengembalian sistem parlemen satu kamar jika pada akhirnya muncul opsi pembubaran DPD.
“Kembali ke khittohnya memperjuangkan daerah, atau bubarkan DPD dengan memperkuat unicomeral. Memperkuat (peran) DPRRI,” ujar Hanta pada diskusi yang bertema “DPD Kok Gitu?” di restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/4/2017).
Menurut Hanta, DPD merupakan lembaga yang dibentuk untuk melengkapi sistem bikomeral di parlemen. Hakikatnya, kata dia, DPD merupakan lembaga yang mendudukan pejabat negara dengan mewakili kepentingan dan aspirasi daerah.
Karena itu, Hanta mengidealkan DPD bersih dari anasir kepentingan dari unsur partai politik. Jika terdapat kepentingan partai politik, menurut Hanta, maka DPD semakin jauh dari tujuan awal pendiriannya.
“Jadi adanya monopoli dikuasainya (DPD) oleh parpol sebenarnya sudah keluar dari khittoh awal dibentunya DPD RI,” ungapnya.
Reporter: Ahmad Hatim
