Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI, Jazuli Juwaini/Foto Deni/NUSANTARAnews
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI, Jazuli Juwaini. (Foto Deni/NUSANTARAnews)
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI, Jazuli Juwaini/Foto Deni/NUSANTARAnews
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI, Jazuli Juwaini/Foto Deni/NUSANTARAnews

NUSANTARANEWS.CO – Belakangan ini, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang terkait dengan penistaan agama mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Fatwa tersebut dinilai menjadi sumber kegaduhan dan polemik. Berbagai aksi demonstrasi yang muncul pasca keluarnya fatwa itu juga dipermasalahkan, bahkan hingga dituduh sebagai aksi yang anti Kebhinekaan.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI, Jazuli Juwaini, meminta kepada semua pihak untuk berpikir objektif dan proporsional dalam melihat kegaduhan berbangsa yang terjadi belakangan ini. Ia pun mempertanyakan bahwa apa benar semua hal tersebut karena fatwa MUI atau karena ada hal yang lainnya?.

“Soal fatwa MUI, semua pihak harus mendudukkan posisi fatwa secara benar. Adalah tugas ulama untuk membimbing dan mengawal umat untuk komitmen menjaga agamanya,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (19/01/17).

Sejak Indonesia merdeka, Jazuli mengingatkan, komitmen terhadap agama ini sudah dikembangkan dan tidak pernah dibenturkan dengan eksistensi pemerintahan. Bahkan, menurutnya, kedudukan ulama dan fatwanya dalam sejarah bangsa Indonesia sangat disakralkan.

“Sejarah mencatat fatwa menjadi solusi bagi umat bahkan berkontribusi bagi bangsa saat revolusi fisik melawan penjajah seperti fatwa resolusi jihad Kyai Hasyim Asy’ari,” ujarnya tegas.

Lalu, Jazuli menyoroti soal maraknya demonstrasi dan eksesnya. Ia mengatakan, adalah tugas kepolisian untuk menjaga ketenangan, keamanan dan ketertiban.

“Sebagai aparat dia harus bertindak profesional, netral dan imparsial. Berdiri di tengah, tidak boleh terprovokasi untuk terlibat dalam konflik yang ada di masayarakat, serta tidak boleh (ada kesan) berpihak kepada kelompok tertentu,” katanya.

Anggota Komisi I DPR RI ini juga mewanti-wanti keharusan aparat bersikap netral dalam menjaga supremasi hukum. “Sekali aparat berpihak atau bias kepentingan, maka hukum tidak akan bisa ditegakkan secara adil, terjadi ketidakpercayaan (distrust). Dan jika dibiarkan akan menyebabkan disharmoni dan disorganisasi sosial,” ujar Jazuli.

Sebaliknya, lanjut Jazuli, ketika aparat netral dan profesional, hukum ditegakkan secara objektif, jujur dan hanya berpihak pada keadilan, maka pasti akan terwujud ketentraman di masyarakat.

“Saya yakin itu kunci mengatasi kegaduhan dan polemik yang terjadi. Jadi, bukan fatwa ulama yang digugat sebagai penyebab masalah,” ungkapnya.

Terakhir, Jazuli juga meminta agar semua pihak mewaspadai, jangan sampai ada pihak ketiga yang sengaja membenturkan umat (sebagai pilar penjaga kebangsaan yang terbesar di Indonesia ini) dengan aparat.

“Waspadai pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, sengaja menciptakan kegaduhan dan mengambil keuntungan pragmatis dari situasi saat ini. Tetap jaga persatuan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya menambahkan. (Deni)

Komentar