Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba/Foto: Dok. Harian Analisa
Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba/Foto: Dok. Harian Analisa

NUSANTARANEWS.CO – Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba mengklaim bahwa kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) berhasil pada 2016. Kinerja itu merupakan swasembada padi dengan produksi padi 79, 14 juta ton. Menurut Parlindungan ini merupakan prestasi tersendiri di tengah lahan pertanian yang semakin susut.

“Ini sebuah prestasi. Di saat lahan makin susut karena alih fungsi, produksi justru malah naik. Karena kuncinya itu di lahan, khususnya yang di daerah-daerah, tapi ternyata kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berhasil mengatasi permasalahan yang ada,” ujar Parlindungan melalui keterangan tertulisnya saat dihubungi di Jakarta, Senin (2/1/2017).

Parlindungan mencontohkan di Sumatera Utara (Sumut), yang menjadi permasalahan utama adalah terjadinya konversi lahan pertanian yang tergerus untuk perumahan. Tetapi dengan kebijakan pemerintah pusat yang bersinergi kuat dengan pemerintah daerah menupayakan luas tambah tanam mampu meningkatkan produksi padi Sumut.

“Di Sumut itu lahan terus tergerus perumahan. Tapi dengan upaya luas tambah tanam, yang biasanya nanam sekali jadi dua kali, yang dua kali jadi tiga kali, hasilnya produksi di Sumut meningkat signifikan,” kata dia.

Parlindungan mengaku sering cek komoditas pangan langsung di lapangan, untuk memastikan saat ini tidak ada beras impor di pasaran. Bahkan harga beras cenderung stabil, meski ada sedikit kenaikan saat Natal dan Tahun Baru.

“Tidak hanya beras, saya ngecek sembilan komoditas yang harganya stabil. Kalaupun naik, itu hanya sedikit saat hari raya Natal dan Tahun Baru. Tidak ada beredar beras impor di pasar. Saya juga sudah ngecek di pasar induk-pasar induk, tidak ada beras impor masuk,” ungkap dia.

Parlindungan mengakui dengan berlimpahnya produksi padi, pemerintah tidak perlu mengeluarkan kebijakan impor untuk 2017. Parlindungan justru mengapresiasi keberhasilan pemerintah yang berhasil menghentikan impor beras 2016.

“Pemerintah dengan berbagai kebijakannya telah berhasil meningkatkan produksi dan menghentikan impor beras 2016, ini patut diapresiasi. Tahun 2017 saya rasa juga tidak diperlukan impor beras karena dengan produksi padi saat ini sudah sangat mencukupi,” jelasnya.

Namun demikian, kata Parlindungan, pemerintah pusat harus terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya kunci keberhasilan dari kedaulatan pangan berada di tangan daerah dimana letak lahan-lahan pertanian tersebut berada.

“Sekali lagi kuncinya adalah daerah untuk kedaulatan pangan. Karena lahan-lahan itu adanya di daerah. Jangan sampai kebijakan dari pemerintah pusat ini kurang dipahami oleh daerah sehingga salah dalam mengimplementasikannya. Jadi koordinasi antara pusat dan daerah ini sangat penting,” papar dia.

Selain itu, Parlindungan juga mengajak para kaum muda untuk menjadi entreprenur yang mengeluti sektor pertanian sebagai sebuah profesi kebanggaan. Menurutnya, guna mewujudkan program kedaulatan pangan, anak muda perlu dilibatkan karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang memiliki semangat serta kreativitas tinggi.

“Kita harus mendorong para anak muda untuk menjadi entrepreneur yang mengeluti sektor pertanian karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang memiliki semangat serta kreativitas tinggi,” kata Parlindungan.

Dia mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan berupa pendidikan pelatihan, modal serta lahan. Selain itu, pemerintah juga dapat memanfaatkan lahan tidur sebagai garapan bagi para anak muda untuk berwirausaha. Dukungan ini diharapkan menambah minat para anak muda menggeluti pertanian. (Andika/***)

Komentar