NUSANTARANEWS.CO, Sumenep – Dari hasil Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Sumenep terhadap Raperda Pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022, Indra Wahyudi Wakil Ketua DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, menyarankan semua anggaran dapat terserap.
Indra Wahyudi mengatakan semangat ABPD 2022 itu sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, walaupun pada ada beberapa anggaran yang tidak terserap habis. Politisi Demokrat ini menyarankan agaran untuk anggaran tahun 2023 dapat terserap semua. Kamis, 22 Juni 2023.
“Semangat kita untuk 2023 ini sudah memasuki pada momentum tahun politik. Di triwulan kedua itu sudah efektif seluruh kegiatan yang berkaitan dengan proyek pemerintah, segala program pemerintah baik yang bersifat ubahansos termasuk kontraktual itu sudah terserap semua,” ujarnya.
Jika tidak terserap nantinya terhadap proses pembahasan ABPD perubahan anggaran tahun 2023 akan molor seperti yang sudah diberikan tahun 2022 lalu.
“Kita sudah memberikan tenggang waktu sudah di awal, Paripurna Raperda APBD perubahan kemarin agak molor. Sehingga berimbas kepada proses pembahasan APBD untuk berikutnya,” ujarnya.
Indra mengaku biasanya kalau mepet ke bulan juli, agustus itu sudah pembahasan APBD perubahan, tetapi kenyataannya dari pihak eksekutif kadang belum siap, misalnya seperti RKA yang juga belum siap.
Secara logika jika kemudian APBD perubahan tahun anggaran berjalan tidak dibahas, maka bagaimana membahas pada tahun berikutnya dan sehingga nunggu selesai dulu perubahan pembahasannya.
“Jadi, harapan saya untuk 2023 ini untuk proses pemasaran 2024 ya tidak molor lagi, sehingga kemudian kita focus benar benar maksimal untuk melakukan upaya pembahasan yang lebih kredibel, lebih baik, lebih tepat guna dan juga tepat waktu,” harapnya.
“Sekali lagi harapannya yang 2024 untuk pembahasan APBD untuk pembahasan di 2023 ini lebih efektif dan efisien seperti itu,” ucapnya.
Saat ditanya Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Sumenep terhadap Raperda Pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022, apakah dianggap molor, pihaknya menjawab dengan tegas menjawab molor.
“Iya molor, yang kemarin itu dari waktu yang sudah kita tentukan sangat mepet, jadi kita kalau tidak salah di bamus itu sudah menjadwal hampir 3 kalinya. Jadwal pertama sudah kita berikan ternyata ada ketidaksiapan dari RKA yang disampaikan termasuk PPAS oleh eksekutif, sehingga kita berikan waktu kembali untuk menyiapkan beberapa RKAD masing-masing APBD,” ujarnya.
“Intinya harapan kami bagaimana kemudian APBD bisa berkualitas ketika proses pembahasannya dengan durasi yang sangat singkat dan cepat. Makanya kenapa harapan kita berikan waktu yang cukup maksimal biar kita saling membedah. Jadi teman-teman Banggar dengan TPD sama-sama saling membedah. Mana kira kira anggaran yang perlu diproyeksikan, mana kira kira anggaran yang perlu diprioritaskan, sehingga dalam proses pelaksanaannya dirasa cukup efektif dan maksimal,” pungkasnya. (mh)
