NUSANTARANEWS.CO – Sepanjang tahun 2016 lalu, uang negara yang beredar berjumlah kurang dari 5 ribu triliun atau Rp4,691 triliun.
Menurut Wakil Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) uang tersebut terdiri dari fiskal dan moneter yang jumlahnya Rp3.093 triliun dan BUMN Rp1.598 triliun.
“Jadi totalnya hampir Rp5.000 triliun uang yang beredar untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi,” kata Bahrullah saat isi Kuliah Umum di Subang, Sabtu (25/11/2017).
Namun, kata dia, terdapat uang swasta yang jumlahnya lebih besar lagi yang beredar menggerakkan ekonomi nasional yakni sebesar Rp6.000 triliun.
“Jadi secara akumulatif, uang yang beredar di Indonesia sebanyak Rp12.000 triliun. Uang tersebut bersumber dari pajak dan utang,” imbuhnya.
Karena jumlahnya yang sangat besar, maka dari itu, kata Bahrullah Akbar perlu adanya sistem pengawasan keuangan negara. Bahrullah mengatakan, di setiap entitas ada internal control yang dilakukan oleh Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Fungsi pengawasan juga dapat dilakukan oleh legislatif kontrol yakni dewan perwakilan rakyat baik yang di pusat maupun di daerah. Selain itu, ada juga social control yaitu oleh masyarakat.
Meskipun demikian, dirinya mengaku bahwa BPK pun turut diperiksa oleh akuntan publik dan lembaga auditor internasional.
Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat. (*)
Editor: Romandhon
