NUSANTARANEWS.CO – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro menilai dana haji bisa saja digunakan untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Tanah Air. Bambang juga mengatakan, total setoran dana haji ke Kementerian Agama yang saat ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp 70 triliun dapat digunakan untuk proyek infrastruktur, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Menanggapi hal itu, Waketum Gerindra Arief Poyuono mengatakan bahwa, Menteri PUPR Gagal tarik Investor untuk Proyek Infrastruktur membuat Bappenas kehilangaan akal dengan wacana gunakan dana setoran haji untuk bangun proyek infrastruktur.
“Sangat beresiko dana haji digunakan untuk langsung membiayai proyek infrastruktur karena resiko dan return of investmennya sangat lama. Mungkin kalau diinvestasikan dalam bentuk pembelian surat utang negara atau sukuk sangat mengurangi resiko kerugian yang akan ditanggung dari penempatan dana setoran haji yang saat ini sudah berjumlah 70 trilyun,” kata Arief kepada nusantaranews, Jumat (13/1/2017) malam.
Sangat beresiko, lanjut Arief, jika diinvestasikan ke pembangunan proyek infrastruktur. Sebab, dari berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia oleh pemerintah rawan dengan mark up dan korupsi, dan banyak yang mangkrak proyek selama Kementrian PUPR di pimpin Basuki Hadimuljono.
“Selama maraknya Mafia di PUPR sekarang dalam setiap pembangunan proyek infrastruktur, maka akan sangat beresiko dana setoran jemaah haji digunakan untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur. Nah jika saat dana setoran haji diperlukan untuk pembiayaan haji seperti Charter Pesawat. charter fasilitas haji yang ada di Arab Saudi tahu tahu dana tidak ada akan memicu kemarahan para jemaah haji,” terangnya.
Arief menegaskan, yang paling benar itu bagaimana Bapennas mendorong untuk bisa berdirinya Bank Tabung Haji akan lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat. Disamping itu, dapat semakin memperkuat fungsi intermediasi bank dalam mendukung usaha sektor UKM dimana banyak pelaku usaha sektor UKM didaerah daerah yang menjadi tamu Allah di tanah suci.
Menurut dia dengan dukungan dana haji yang terhimpun yang nantinya ditaruh bank tabungan Haji akan lebih banyak bermanfaat mendukung sektor UKM yang akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. “Jadi tolonglah jangan dana setoran dari calon calon Tamu Allah di main-mainkan sebab akan sangat sensitive,” ujarnya.
“Jadi gini ya ketidakmampuan mencari dana untuk membiayai proyek infrastruktur karena kreditor sudah tahu akan buruknya sistim tender proyek infrastruktur oleh kementerian PUPR, yang banyak dikuasai para mafia infrastruktur dan broker broker enga jelas dan membuat harga menjadi tidak ekonomis,” kata Arief.
“Jadi tolong janganlah dikorbankan dana milik tamu-tamu Allah yang akan menunaikan ibadah haji hanya karena ingin sukses dalam proyek pembangunan Infrastrutur impian pak Joko Widodo. Masih banyak cara untuk mencari sumber pendanaan dari tempat lain asal pemerintahan Jokowi bisa meyakinkan investor dan mengurangi hambatan investor genuine untuk berinvestasi. Caranya dengan mencopot menteri PUPR dan menganti dengan yang bisa memberantas mafia infrastruktur,” sambung Arief sekaligus menyudahi. (sule/red02)
