NUSANTARANEWS.CO – Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa penertiban kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, yang dilakukan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berdasarkan atas kebutuhan Kota Jakarta, bukan atas dasar keinginan pribadi Ahok.
Menurut Nusron, Ahok terbukti seorang Gubernur yang tanpa pamrih. Buktinya, lanjut Nusron, Ahok berbuat berdasarkan kebutuhan kekinian, bukan keinginan. Ahok memikirkan kondisi makro dan jangka panjang Jakarta, tanpa pernah berpikir tentang popularitas dan elektabilitas dirinya menjelang Pilkada DKI 2017 mendatang.
“Kalau pejabat yang zaim, mau pemilu menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) saja nggak berani. Padahal itu kebutuhan fiskal untuk menyehatkan ekonomi. Rata-rata pejabat takut, tapi Ahok memang lain. Kalau memang benar dan on the track dia lakukan, tidak peduli dengan politisasi lawan politiknya,” ungkapnya seperti dikutip dari siaran pers, Jakarta, Kamis (29/9/2016).
Nusron menyebutkan, setiap tokoh atau pemimpin memang mempunyai gayanya masing-masing. Ada yang seminaris, fashionis (penampilan) dan ada juga yang action. Menurutnya, Ahok ini masuk kategori yang action untuk mengejar legacy. Setiap pemimpin ada masa dan gayanya. Begitupun sebaliknya, setiap masa ada pemimpinnya.
“Saya yakin model kepemimpinan aksi nyata yang dilakukan oleh Ahok inilah yang dibutuhkan masyarakat Jakarta saat ini. Sebab menyelesaikan masalah akut yang kompleks di Jakarta ini, butuh kepemimpinan yang proper, proven dan delivered, seperti yang sudah dilakukan Ahok. Menyelesaikan masalah Jakarta tidak dibutuhkan sekedar jargon indah dan susunan mutiara kata yang filosofis. Apalagi dengan penampilan yang sekedar ganteng. Jakarta ya butuh kerja nyata, meski tidak populer. Daripada sok populis tapi tidak delivered dan masalah tidak teratasi,” ujarnya.
Nusron menambahkan, upaya berbagai relokasi kampung kumuh di tanah milik publik, seperti Kalijodo, Luar Batang, Rawajati, Kampung Pulo dan Bukit Duri, merupakan langkah solutif yang harus dilakukan demi menyelamatkan rakyat yang lebih luas. Seharusnya kita wajib membantu memberikan pengertian kepada warga yang tinggal di tanah negara yang tidak seharusnya dijadikan pemukiman.
“Apa yang mereka lakukan selama ini, dapat menciptakan banjir. Kalau banjir ya kita semua yang repot. Ini yang harus disadarkan. Bukan malah dijadikan komoditi politik,” katanya. (Deni)
