NUSANTARANEWS.CO – Upaya Gubernur DKI menggugat UU Pilkada untuk menolak cuti kampanye mengundang kritik dari PDIP. Keputusan tersebut dinilai sebagai salah satu contoh kontradiksi antara perkataan dengan tindakan sosok Ahok.
Anggota komisi II DPRRI fraksi PDIP Arteria Dahlan menganggap Ahok sebagai sosok yang plin-plan. Atas penilaiannya itu, Arteria mengibaratkan Ahok dengan angkutan publik sejenis bemo.
“Dulu bicara ikutin aturan, sekarang mau judicial review, ya ini orang (Ahok) kaya bajaj. Bajaj aja, walaupun hanya dia dan tuhan aja yang tau maunya apa tapi masih taat aturan hukum, minimal rambu lalu lintas. Masih patuh walau marka jalan sering dilanggar,” ujar Arteria kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/8/2016).
Arteria menyatakan sikap Ahok yang suka berubah-rubah itu dapat menghancurkan elektabilitas mantan bupati Belitung Timur itu nantinya di Pilkada DKI. Sejauh ini, kata Arteria, kepercayaan kepercayaan masyarakat Jakarta kepada Ahok perlahan mulai runtuh.
“Saya ingin sampaikan bahwa publik sudah muak dan enek lihat kelakuannya, jangan ditambah lagi mau buat aturan seenaknya sendiri,” imbuhnya.
Baca: Soal Tolak Cuti Kampanye, PDIP Sebut Alasan Ahok Konyol
Arteria mengatakan peraturan KPU yang mengharuskan cuti kampanye bagi Cagun petahana merupakan amanah UU Pilkada. Sebagai pejabat, lanjut Arteria, semestinya Ahok dapat mentaati setiap aturan yang sudah ditetapkan.
“Apalagi dia (Ahok) Gubernur yang sumpah jabatannya melaksanakan UU selurus-lurusnya bukan untuk lakukan judicial review. Lucu pejabat JR UU, tapi makan gaji dan tunjangan dari APBD, dimana etika dan moralnya? Kan dia (Ahok) mantan Komisi II harusnya paham yang kami kerjakan ini tidak ada kepentingan lain selain untuk demokrasi sehat dan Pilkada yang bermartabat. Lagi pula memangnya dia aja yang bisa buat politik anggaran yang baik, toh kemarin pun serapan anggarannya rendah, yang memperlihatkan kinerjanya tidak sebagus yang dicitrakan,” tutupnya. (hatiem/red-01)
