NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Sejumlah warga Kepulauan Masalembu, Kabupaten Sumenep mendatangi Gedung DPRD Jawa Timur, Kamis (5/1). Mereka menemui Komisi D mengeluhkan pembangunan aliran listrik yang tidak kunjung selesai.
Koordinator Asosiasi Masyarakat Masalembu Ahmad Juhairi mengatakan pihaknya ingin agar pembangunan listrik di Kepulauan Masalembu segera diselesaikan. Karena menurutnya pembangunan ini sudah berjalan sejak 2020.
“Kami berharap agar Komisi D mendatangkan pihak-pihak terkait untuk mengetahui penyebab kenapa hingga saat ini tidak kunjung selesai pembangunannya. Padahal sampai sekarang masyarakat Masalembu ini sangat membutuhkan listrik,” katanya.
Anggota Komisi D DPRD Jatim Martin Hamonangan mengatakan tuntutan warga Masalembu ini sudah mulai ada tindak lanjut pada tahun 2019.
Meski demikian menurutnya dalam proses pelaksanaannya ini ada hambatan terkait dengan pembebasan lahan.
“Jadi ketika PLN ingin mengeksekusi penyaluran listrik, terkendala pada proses administrasi pembebasan lahan. Jadi kemungkinan nanti kita akan panggil, apakah ini kemudian masih tetap bisa dianggarkan pada 2023, Maka kalau memang tetap dianggarkan di 2023 kita akan push penyelesaian itu. Karena bagaimanapun ini kan menyangkut kebutuhan hajat hidup orang banyak,” jelasnya.
Martin mengatakan kendala utamanya adalah kepemilikan lahan, yakni banyak yang statusnya masih letter C. Menurutnya yang akan menyelesaikan hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Apakah itu nanti ditingkatkan dari letter C kepada posisi atau status yang bisa dibebaskan.
“Kita akan mengundang semua stakeholder yang terkait dengan pengadaan distribusi listrik, utamanya adalah PLN. Karena menurut saya ini anggarannya ada di PLN,” terangnya.
Lebih lanjut Martin mengatakan saat ini warga Masalembu secara pribadi swa sembada menggunakan diesel untuk mendapatkan listrik.
“Setahu saya PLN punya kebijakan akan menyalurkan listriknya ke pulau-pulau terluar. Semoga permasalahan ini segera teratasi,” katanya. (setya)
