NUSANTARANEWS.CO – Menyikapi aksi yang dilakukan kelompok separatis di Papua dengan menyandera 1.300 warga, anggota Komisi I, Dave Akbarsyah Laksono meminta TNI untuk turun segera membebaskan warga Papua yang tersandera.
Dave mengaku prihatin atas penyaderaan terhadap warga Papua oleh kelompok bersenjata di Mimika tersebut. Dirinya berpandangan bahwa penyelamatan terhadap warga yang tengah disandera ini, tak bisa ditunda-tunda lagi.
Itulah sebabnya dirinya mendorong TNI untuk segera merespon persoalan tersebut. “Saya mengutuk keras aksi penyanderaan yang dilakukan oleh Kelompok Bersenjata Organisasi Papua Merdeka terhadap 1.300 warga Papua di Desa Kimbely dan Desa Banti, Mimika, Papua,” kata Dave (10/11).
“Tindakan tersebut juga tidak dapat ditoleransi karena merupakan tindak kekerasan yang mengekang hak asasi manusia dan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan secara universal,” sambungnya.
Dave berharap pemerintah dapat menyoroti peristiwa tersebut dengan segera melaksanakan program percepatan pembangunan Papua. Ia menuturkan warga Papua saat ini tidak hanya membutuhkan keamanan, tapi juga kesejahteraan.
Sementara itu, mengenai penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang diklaimkan oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian tampaknya butuh koreksi. Pasalnya kelompok penyandera ini tidak seperti layaknya pelaku kriminal pada umumnya. Sebaliknya lebih tepat seperti kelompok gerakan separatis.
Dalam sebuah video berdurasi singkat yang beredar menunjukkan bagaimana segerombolan kelompok separatis itu tampak terorganisir, dan memiliki bendera sendiri. Mereka juga dilengkapi senjata senapan serbu jenis AK.
Sehingga apa yang disampaikan Kapolri dengan menyebut kelompok ini sebagai kelompok kriminal dan mengatakan aksi mereka hanya bermotif ekonomi semata tampaknya tidak tepat. Mereka ingin menegakkan kedaulatan Papua dan ingin merdeka.
Tindakan mereka juga sudah mengarah pada tindakan yang mengancam keutuhan NKRI. Situasi yang demikian ini, maka yang harus ditugaskan adalah TNI. Karena tindakan yang ditunjukkan kelompok separatis ini sudah bukan soal ketertiban dan keamanan masyarakat, melainkan mengancam pertahanan dan ketahanan negara. (*)
Editor: Romandhon