NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Presidium Aliansi Pencerah Indonesia (API) Izzul Muslimin mengaku dirinya menemukan sejumlah fakta menarik dari hasil survei LSI Denny JA yang rilis pada 27 September 2018 lalu. Survei LSI ini memenangkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di seluruh pulau di Indonesia.
Namun, mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah, Izzul Muslimin menemukan sejumlah fakta menarik dari hasil survei yang tidak berpihak kepada Prabowo-Sandi itu.
“Membaca hasil laporan survei LSI Denny JA yang dirilis beberapa hari yang lalu, saya menemukan beberapa fakta menarik. Namun sebelum kita membahas fakta-fakta menarik tersebut, ada beberapa catatan saya terkait dengan survei tersebut,” kata Izzul dikutip dari keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (3/10/2018).
Pertama, survei yang dilakukan tanggal 14-22 September 2018 ini sengaja secara khusus ingin memotret beberapa isu terakhir khususnya empat hal di antaranya Asian Games, gempa Lombok, Ijtima’ Ulama, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Menurutnya, dari keempat isu tersebut ada dua isu yang dianggap menguntungkan Jokowi yaitu Asian Games dan Gempa Lombok, dan dua isu yang dianggap menguntungkan Prabowo, yaitu Ijtima’ Ulama dan nilai tukar rupiah.
Baca juga: Pasangan Prabowo-Sandi Keok Lagi di Survei LSI Denny JA
Kedua, kata dia, LSI Denny JA adalah lembaga survei dan sekaligus konsultan politik yang membantu kandidat untuk memenangkan pemilu. Kali ini LSI Denny JA tidak mengumumkan apakah sudah dikontrak oleh partai atau kandidat tertentu untuk Pemilu 2019.
“Sehingga kita tidak tahu apakah survei yang diselenggarakan tersebut didanai oleh pihak lain atau dilaksanakan secara mandiri,” katanya.
Menurutnya, hal ini agak berbeda di mana saat survei menjelang Pilkada DKI Jakarta, secara terbuka Denny JA mengumumkan bahwa survei diadakan secara mandiri dan tidak dibiayai oleh kandidat tertentu. Jika survei kali ini LSI Denny JA tidak mengumumkan dari mana pembiayaan survei, boleh saja kalau ada yang menduga jika ada pihak-pihak yang membiayai survei tersebut tetapi LSI Denny JA tidak ingin mengumumkannya. Tetapi itu adalah hak dan tanggung jawab LSI untuk mengumumkan atau tidak.
Ketiga, Izzul menilai lembaga survei boleh saja melakukan rekayasa sedemikian rupa agar hasil surveidapat mengarah kepada opini yang diinginkan sesuai pemesan survei, termasuk mempublikasikan sebagian hasil survei untuk kepentingan tertentu, dan sebaliknya merahasiakan hasil survei untuk kepentingan tertentu, selama survei itu dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan metode yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Karena terikat dengan kaidah dan metode yang harus bisa dipertanggungjawabkan, maka kadang ada hasil survei yang baik sengaja atau tidak sengaja terpaksa dipublikasikan meskipun itu sebenarnya tidak terlalu menguntungkan opini bagi pihak yang memberi order,” papar Izzul.
Berdasarkan 3 catatan di atas, lanjut Izzul, maka ada beberapa hal menarik yang bisa menjadi perhatian dari hasil survei LSI Denny JA tersebut.
“Jokowi tidak mempunyai basis dukungan yang kuat khususnya di Jawa,” ujarnya.
Izzul menjabarkan, kita mendapat data yang cukup menarik terkait persaingan antar capres khususnya di Pulau Jawa. Di Jawa, di mana ada 56,7% pemilih, Jokowi sebagai Presiden yang sudah memimpin lebih empat tahun, ternyata hanya mendapat dukungan 52,6%. Dengan margin of error sebesar 2,9% maka dukungan Jokowi hanya 49,7%. Angka ini naik sedikit dari surveisebelumnya (7-14 Januari 2018) di mana Jokowi hanya mendapat dukungan 48,50%. Sebagai incumbent (petahana) tentu ini bukan kabar yang menggembirakan. Bisa dibayangkan bahwa selama memerintah itu adalah ajang ‘panggung kampanye’ untuk Jokowi. Jika dukungan Jokowi di bawah 50% itu artinya ada ketidakpuasan pemilih atas kinerja Jokowi selama ini.
Memang dalam survei LSI Denny JA sebelumnya (7-14 Januari 2018) tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi jauh di atas elektabilitasnya. Tapi setelah diteliti lebih mendalam, ternyata kepuasan terjadi pada pembangunan infrastruktur, sementara dalam hal lapangan kerja dan perbaikan kehidupan ekonomi termasuk dalam kepuasan yang rendah.
Kedua, Jokowi tidak memiliki kendali penuh di bidang ekonomi.
Dia menjelaskan, terkait dengan menurunnya nilai tukar rupiah atas dolar, ternyata responden menganggap tanggung jawab terbesar justru dibebankan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani (39,2%), sementara hanya 29% yang menganggap Jokowi bertanggung jawab naiknya nilai tukar dolar atas rupiah. Meskipun terkesan kesalahan lebih dibebankan kepada Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, namun survei tersebut sekaligus mengkonfirmasi bahwa dalam hal kebijakan ekonomi Jokowi dianggap tidak memiliki kendali penuh.
Jokowi lebih tergantung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jika ini dikaitkan dengan tantangan ke depan bahwa Indonesia menghadapi persoalan berat di bidang ekonomi baik dalam level nasional maupun dalam konstalasi global, Jokowi diragukan sanggup menjadi solusi. Jokowi akan memiliki ketergantungan kepada tim ekonomi yang akan dibentuk jika nanti terpilih kembali.
Jika Jokowi tidak sejak awal menyebut siapa tim ekonominya, maka dalam hal kebijakan ekonomi Indonesia ada ketidak pastian ketika Jokowi menjadi Presiden lagi di 2019 nanti.
Ketiga, kepastian kebijakan ekonomi dan kemampuan menghadapi guncangan ekonomi global menjadi persoalan yang dianggap penting.
Izzul menambahkan, survei atas kenaikan nilai tukar dolar yang telah menembus angka Rp 15.000 ternyata menjadi kekhawatiran tersendiri bagi responden. Hampir sebagian besar merasa khawatir atas kejadian tersebut (83,8%). Ini menunjukkan bahwa kestabilan ekonomi dan kemampuan pemerintah mengatasi gejolak ekonomi global menjadi perhatian dan prioritas bagi warga Indonesia.
Dari figur capres dan cawapres yang ada, sebenarnya kita bisa mengukur sejauh mana responden lebih merasa percaya siapa di antara dua pasangan tersebut yang dianggap memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi dan sanggup menghadapi gejolak ekonomi dunia ke depan.
“Sayangnya hal tersebut tidak menjadi salah satu persoalan yang ingin disurvei oleh LSI Denny JA kali ini,” pungkasnya.
Pewarta: Alya Karen
Editor: Banyu Asqalani