NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Di tengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih selalu defisit, maka kebijakan menempuh jalur utang dinilai wajar. Untuk itu Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta sejumlah pihak tak hanya fokus menyoroti masalah utang saja harus disertai konteksnya.
Misalnya utang untuk menutupi, karena APBN terus mengalami defisit. Utang untuk menstabilkan ekonomi nasional ketika ekspor dalam negeri sedang negatif. Serta utang untuk membangun infrastruktur.
Baca Juga: Membandingkan Utang Indonesia dengan AS dan Jepang Itu Konyol!
Sri Mulyani mencontohkan ketika tahun 2014-2015 saat menghadapi tekanan harga komoditas jatuh sehingga menyebabkan ekspor menjadi negatif, maka jalan utang menjadi solusi. Dalam konteks itu, kata dia, utang dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Untuk itu Sri Mulyani meminta kepada semua pihak untuk melihat utang dalam konteks yang lebih luas. “Jadi kalau cuma melihat dari utangnya saja, jadi kehilangan konteksnya,” kata Sri Mulyani, di Jakarta, Selasa (29/1/2019).
Baca Juga: Utang Indonesia Dibanding Jepang, Rommy: Masih Sangat Aman
Selain itu, dirinya mengungkapkan menjadi hal lumrah ketika pemerintah memilih utang untuk menutupi defisit APBN. Sri Mulyani mengatakan selama angka defisit APBN masih ada, maka secara otomatis utang akan bertambah pula.
Tahun 2018 kemarin, pemerintah menutup tahun dengan defisit anggaran sebesar 1,72 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). “Kalau nominal defisit APBN selalu ada, maka nominal (utang) akan bertambah,” jelas dia.
Baca Juga: Hanya Butuh 965 Lagi, Utang Indonesia Tembus 5000 Triliun
Lagian lanjut Sri Mulyani, pemerintah mengambil utang juga untuk membangun proyek infrastruktur. Menurutnya dengan pembangunan infrastruktur itu nanti bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.
Pewarta: G. Wibisono
Editor: Alya Karen