NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Deputi Bidang Pengkajian dan Meteri Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Prof Anas Saidi mengapresiasi langkah pemerintah dalam menanggulangi sejak dini dalam menangani ormas yang dinilai akan membahayakan eksistensi Pancasila sebagai Ideologi Negara.
“Pancasila itu jangan lalu mau dirobohkan kemudian membuat semacam ideologi yang tidak ada borderingnya (batasnya), tidak ada nasionalisme, tidak mengenal demokrasi dsb,” ungkap Prof Anas, Rabu (30/8/2017).
“Jadi sejauh sebenarnya kalo tidak ada cita-cita untuk mengganti pancasila itu dalam ruang demokrasi sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah,” imbuhnya.
Anas tidak setuju dengan anggapan beberapa pihak yang menilai langkah pemerintah sebagai tindakan yang mengarah pada otoritarianisme.
“Saya sama sekali tidak setuju kalo ini sebagai satu otoritarian, karena kalo otoritarian itu dikunci, sudah gak bisa anda harus pergi dari sini, ini masih ada ruang untuk dibawa keproses kepengadilan sebagai negara hukum,” kata Anas.
Anas melihat dalam Prespektif Ideologi, problemnya sekarang ini adalah orang sering melihat agama dan pancasila itu dipertentangkan. Pancasila dinilai sebagai produk sekuler dan dianggap tidak sesuai dengan agama dsb, padahal sebaliknya.
“Saya melihat hanya dari prespektif ideologi, pada hakikatnya ideologi itu tidak bisa diadili, jadi proses dialog yang persuasife bisa dilakukan,” pungkasnya
Pewarta: Syaefuddin A
Editor: Ach. Sulaiman