NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pengamat Politik dari Indo Survey & Strategy, Herman Dirgantara menilai sebagai salah satu parpol besar, Golkar perlu membuat langkah politik yang berani pasca ditetapkannya Setya Novanto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi, semua partai politik tengah bersiap menghadapi pilkada serentak 2018.
“Saya menganggap, Golkar mesti lebih berani bersikap agar partai ini tidak tertatih menghadapi hajatan di 2018 terlebih 2019. Arahnya tidak hanya bicara soal pergantian ketua umum melalui munaslub, tapi juga bagaimana komitmen terhadap pemberantasan korupsi,” tutur Herman.
Herman menambahkan, komitmen pemberantasan korupsi itu dapat dilakukan melalui sebuah penandatanganan pakta integritas, agar semua elit Golkar siap mengundurkan diri bila tersangkut korupsi.
“Jadi, bisa dibuat misalnya sebuah penandatanganan pakta integritas di semua pengurus Golkar agar siap mengundurkan diri dan komit terhadap anti korupsi. Jangan sampai publik menilai, Golkar itu tidak anti korupsi. Kita lihat, sejak Pak Setnov tersandung, elektabilitas Golkar pun terpengaruh,” sambung Herman.
Diketahui, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menggelar pertemuan dengan seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (25/11).
Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu I DPP Golkar Nusron Wahid, mengatakan dalam pertemuan tersebut sejatinya DPP dan seluruh DPD tingkat provinsi menginginkan adanya munaslub untuk memilih ketua umum baru.
“Suasana kebatinan mengarah ke sana (munaslub). Kalau ada bahasa yang agak halus itu dalam rangka bahasa jaga perasaan (Setya Novanto). Tapi rata-rata punya kesadaran bahwa partai ini kalau mau selamat memang harus ada munaslub. Hanya masalah waktu,” tukas Nusron. (red)
Editor: Eriec Dieda
