NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Dalam rangka memastikan proses persiapan proyek nasional selingkar wilis, khususnya terkait SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) DPRD Jawa Timur melakukan pemantauan di wilayah selingkar wilis.
Menurut anggota komisi D DPRD Jawa Timur Satib mengatakan pihaknya memantau sejauh mana Pemprov Jawa Timur dalam mendukung pelaksanaan Perpres 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis,dan Lintas Selatan.
“Pandemi Covid-19 sudah melandai dan perekonomian sudah pulih lagi. Kaitan dengan wisata, tentunya perlu digenjot lagi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang menjadi cakupan di perpres tersebut,” jelas politisi Gerindra ini saat ditemui di sela-sela kunjungan kerja di Probolinggo, Selasa (4/10).
Pria asal Jember ini mengatakan dalam perpres tersebut juga dibahas terkait penyediaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum). “Semua tahu di beberapa titik di Jawa Timur mengalami kekurangan air bersih. Kami ingin tahu komitmen Pemprov dalam penyediaan air bersih ini,” jelasnya.
Untuk SPAM, kata Satib, pihaknya berharap gubernur mengupayakan ada sharing anggaran antara APBD Jawa Timur dan APBN pusat. “Kami mendorong agar gubernur adanya sharing itu. Kalau pembiayaan menggunakan pihak lain, tentunya harga air di masyarakat akan mahal,” jelasnya.
Di Jawa Timur, lanjut Satib, pihaknya berharap PDAB (BUMD air milik Pemprov) bisa menghitung pola kerjasama antara propinsi dan kabupaten yang masuk wilayah SPAM.
“Jangan sampai proyek SPAM ini terjadi seperti proyek SPAM Umbulan. Dimana dalam proyek tersebut ketersediaan air sudah cukup bagus namun daya serap PDAM setempat tak bisa maksimal. Perlu ada penghitungan yang kongkret dimana PDAM yang dilalui bisa merasakan dampak keuntungan tersebut,” jelasnya. (setya)
