NUSANTARANEWS.CO – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyampaikan bahwa pihaknya bersama sejumlah gubernur di 14 provinsi telah sepakat mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Susi Pudjiastuti untuk segera merevisi atau bahkan mencabut kebijakannya yang berpotensi dan telah merugikan nelayan.
“Komisi VI dengan para gubernur sepakat akan melakukan revisi atau penyempurnaan atau pencabutan kebijakan-kebijakan yang memang berpotensi atau sudah merugikan nelayan dan pembudidaya,” ungkapnya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jum’at (16/9/2016).
Pasalnya, menurut Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, setiap daerah memiliki karakteristik lautan yang berbeda-beda, sehingga kebijakan-kebijakan yang memang tidak bisa berlaku secara universal diharapkan jangan dijadikan sebagai kebijakan nasional.
“Nah itu adalah salah satu kesalahan pertama dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Susi. Karena kan sangat spesifik sekali jadinya, jadi seharusnya menteri itu mengatur yang umumnya saja yang bisa berlaku untuk semua, nah nanti kan masing-masing bisa diatur melalui Perda (Peraturan Daerah),” ujarnya menjelaskan.
Daniel menuturkan, kesepakatan yang dicapai antara Komisi IV DPR RI dan sejumlah gubernur tersebut dilakukan setelah mendengar keluhan dari para nelayan dan pembudidaya ikan di wilayahnya masing-masing. “Aspirasi jeritan masyarakat nelayan itu juga menjadi jeritan dari para gubernur,” katanya. (Deni)
