Connect with us

Ekonomi

Rizal Ramli Ingin Jawaban Tegas Dari Dua Capres Terkait Program Kebijakan yang Pro Bumi Putra

Published

on

Rizal Ramli ingin jawaban tegas terkait program kebijakan yang pro bumi putra. (Foto: Romadhon/NUSANTARANEWS.CO)

Rizal Ramli ingin jawaban tegas terkait program kebijakan yang pro bumi putra. (Foto: Romadhon/NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli, belum melihat dari dua pasangan capres-cawapres 2019 memiliki program kebijakan yang pro bumi putra. Untuk itu ia ingin jawaban tegas dari dua capres yang sedang berkompetisi untuk menunjukkan program kebijakan yang pro pribumi.

Rizal Ramli menjelaskan, memang tidak pernah dibahas secara terbuka adanya ketimpangan antara bumi putra dengan kelompok bisnis yang lebih mapan. Menurutnya, jika ketimpangan itu terus dibiarkan, cepat atau lambat akan terjadi kecemburuan sosial yang mendalam dan bisa berujung menjadi konflik dan kerusuhan sosial.

Di masa lalu, soal-soal yang sering memicu kerusuhan sosial lebih besar seperti di Solo tahun 1980-an, Situbondo Jawa Timur 1996 dan peristiwa Mei 1998 di Jakarta.

“Pertanyaan mendasar apakah kita akan terus membiarkan kecemburuan sosial dan ekonomi itu terus berlangsung?” ungkap Rizal Ramli diskusi publik yang digelar Forum Tebet di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (29/3/2019).

Memang pada masa Habibie muncul inpres pelarangan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi karena sering dianggap sebagai ungkapan rasis.

Loading...

“Menurut hemat kami, sudah waktunya kita membahas dan mengurangi perbedaan-perbedaan itu secara rasional dan bertahap,” sambungnya.

Menurut Rizal Ramli, pembangunan jika hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi saja, sering menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial di seluruh dunia.

Pasalnya adalah penting dan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (growth with equality) sehingga menciptakan harmoni yang langgeng diantara berbagai latar belakang sosial dan kelompok etnis di Indonesia.

“Kami sangat ingin bertanya kepada kedua capres, apakah mereka punya komitmen pada visi pembangunan yang bertumpu kepada pertumbuhan ekonomi dan keadilan (growth with equality), sehingga bermanfaat untuk kemajuan dan kesatuan Indonesia?” tanya Rizal Ramli.

Baca Juga:  Virgin Galactic Siap Meluncurkan Wisata Angkasa Akhir Tahun Ini

Ia menambahkan, apakah Capres 01 dan Capres 02 mau memperbaiki ketidakadilan, ketimpangan dan kecemburuan sosial yang ada dengan melaksanakan kebijakan keberpihakan kepada bumi putra (affirmative policy) yang memberikan kesempatan lebih luas agar mobilitas vertika bumi putra semakin meningkat?

Dalam sejarahnya, afirmative policy dimulai dari Amerika Serikat untuk memberikan kesempatan dan peluang bagi kelompok minoritas dan perempuan, misal untuk warga kulit hitam dan perempuan dalam bidang Pendidikan, ekonomi dan sosial. Affirmative action policy untuk mayoritas dimulai di Malaysia di bawah Tun Hussein Onn sehabis kerusuhan sosial di Malaysia tahun 1969.

Afirmative Policy tersebut bisa dirumuskan dalam bentuk akses terhadap kredit, proyek-proyek pembangunan pemerintah, integrasi sosial dan profesional diantara kelompok di Indonesia, dan lain lain.

“Kami bertanya dan berharap adanya jawaban tegas dari kedua Capres sebelum dilaksanakannva Pilpres pada 17 April 2019 nanti,” tandasnya.

Pewarta: Romadhon
Editor: eriec Dieda

Loading...

Terpopuler