NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Banjir langganan yang menyerang sejumlah daerah sepanjang aliran Bengawan Solo menjadi perhatian publik untuk diupayakan penanganannya. Setidaknya dilakukan upaya untuk meminimalisir banyaknya debet air sehingga berdampak banjir besar.
Menurut anggota DPRD Jawa Timur Nur Azis mengatakan untuk penanganan Bengawan Solo diharapkan adanya pembangunan waduk-waduk yang sudah ada untuk dimaksimalkan.” Perlu ada normalisasi waduk-waduk tersebut yang akan menampung luberan dari Bengawan Solo,” ujar politisi PKB ini, Selasa (28/2).
Mantan wakil ketua DPRD Tuban ini mengatakan ada sejumlah waduk di Lamongan dan Gresik yang perlu dilakukan normalisasi untuk bisa menampung luberan Bengawan Solo.” Di Lamongan banyak waduk dangkal yang diperlukan normalisasi untuk mengurangi debit air untuk mencegah banjir,” sambungnya.
Sedangkan di Gresik, sambung Nur Azis perlu juga dibangun tanggul untuk menampung luberan banjir dari Bengawan Solo.
Sebelumnya, gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beberapa hari lalu melakukan peninjauan terhadap luapan banjir di Bengawan Solo di wilayah Lamongan.
Dalam peninjauannya, mantan Mensos tersebut bersama Pemkab Lamongan memutuskan merekonstruksi Pintu Air Kuro yang saat ini kondisinya sudah mulai rapuh dan bocor karena memang dibangun sejak jaman Belanda. Maka pintu air kuro perlu segera ditangani. Sebab Pintu Air Kuro merupakan salah satu titik simpul penyebab banjir akibat luapan Bengawan Solo di Kabupaten Lamongan.
Tak hanya itu, Khofifah juga menekankan pentingnya keberadaan pompa air guna menyeimbangkan sirkulasi air.
“Pintu air Kuro itu menurut penjelasan dari tim teknis merupakan salah satu yang cukup signifikan. Saya kemudian tanya berapa tingkat efektivitas pengurangan banjir di sini jika Pintu Kuro diselesaikan. Berapa anggarannya dan berapa lama pengerjaannya,” ujar orang nomor satu di Jatim ini.
Setelah dikoordinasikan, terkait anggaran Gubernur Khofifah mengambil kebijakan agar pengerjaan Pintu Air Kuro dikebut dengan menggunakan BTT (Biaya Tidak Terduga) sharing antara Pemkab Lamongan dan Pemprov Jatim yang totalnya Rp 65 miliar. Sepertiga anggaran berasal dari Pemkab Lamongan, sedangkan sisanya dari Pemprov Jatim.
Gubernur Khofifah meminta agar proses pengerjaan kelak bisa diselesaikan secepat mungkin. Sebab, banjir di Kabupaten Lamongan ini bisa menggenang berbulan-bulan lamanya. Oleh karena itu, harus dicari titik paling signifikan.
“Sungai Bengawan Jero merupakan bagian dari BBWS Bengawan Solo maka kewenangan sesungguhnya ada di pusat. Sudah 3 tahun kita mengajukan ke Kementerian PUPR supaya mendapatkan prioritas penanganan,” jelasnya. (setya)
