NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Rais Syuriyah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Australia-New Zealand Nadirsyah Hosen berharap rencana kebijakan Full Day School (FDS) yang tengah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidan menjadi bahan persoalan yang membaut kedua Ormas terbesar yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah bertengkar.
Pria yang akrab dengan sapaan Gus Nadir itu menerangkan bahwa dirinya hanya sebatas memberi komentar soal FDS. Artinya, ia tidak sedang mengomentari aspek pendidikannya. Mawas diri, ia mengaku bukan ahli pendidikan. Karenanya, mencoba memberi komentar yang lain.
“Saya mau komentar soal FDS yang rame belakangan ini. Saya tidak komen aspek pendidikannya karena saya bukan ahli pendidikan. Saya komen hal lain. Masalah FDS ini jangan sampai jadi pintu masuk mengacak-acak relasi PP Muhammadiyah dan PBNU. Ini jgn digiring pada pertarungan keduanya,” kata Gus Nadir dalam sebuah catatan berjudul “FDS Jangan Bikin Muhammadiyah-NU Bertengkar”, Kamis (10/8/2017).
“Kita semua berkepentingan agar PP Muhammadiyah dan PBNU kompak dan rukun menjaga NKRI. Kalau dibiarkan saja, ini jadi bola liar,” imbuhnya.
Dosen senior di Monash Law School itu menilai, reaksi PBNU terhadap FDS itu wajar. Sebab, kata dia, PBNU khawatir FDS ini mengganggu keberlangsungan Madrasah Diniyah (Madin) di lingkungan NU “Kebjjakan Mendikbud tentang FDS layak dikritik. Tapi ingat ini kebijakan pemerintah. Jangan dilihat ini kebijakan Menteri yang orang Muhammadiyah,” cetus Gus Nadir.
Jadi, kata dia, semua kritikan FDS itu diarahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, bukan diarahkan kepada Muhammadiyah. NU merasa dirugikan lalu kritik Mendikbud wajar saja. Tapi reaksi PP Muhammadiyah yang secara terbuka membela Mendikbud mengundang tanya.
“Apa kerugian PP Muhammadiyah kalau FDS dibatalkan, dan apa keuntungannya kalau diteruskan? Kenapa Muhammadiyah total mendukung FDS?,” ujarnya.
Gus Nadir menyampaikan, di saat NU merasa dirugikan oleh FDS, kenapa Muhammadiyah malah mendukung FDS?. “Ini pertanyaan para Kiai NU,” imbuhnya..
Ia menegaskan bahwa, NU dan Muhammadiyah tidak boleh melihat Mendikbud sebagai orang Muhammadiyah. Mendikbud itu representasi pemerintah. Ini harus dipilah. “Jadi mohon isu FDS ini jangan disikapi sebagai pertarungan Muhammadiyah dan NU. Ini protes NU kepada Mendikbud sebagai representasi Pemerintah,” tegas Gus Nadir.
Gus Nadir mengatakan, kengototan Mendikbud di saat Presiden Jokowi sedang menyiapkan Perpres tentu mengagetkan. Kenapa FDS jalan terus? Kenapa tidak menunggu Perpres?
“Reaksi keras NU mengindikasikan bahwa Kemendikbud belum tuntas menyosialisasikan konsep FDS. Konsultasi dengan masyarakat diabaikan. Saat ini PBNU sudah mengeluarkan instruksi ke jajarannya untuk menentang pemberlakuan FDS. PWNU Jatim langsung bereaksi meresponnya. Sejumlah kiai yang kalem dan adem mulai bersuara tegas akan kebjjakan Mendikbud soal FDS ini. Mendikbud sudah memancing kegaduhan,” ungkapnya.
“Saran saya Presiden Jokowi membuat pertemuan dengan PBNU dan PP Muhammadiyah serta Mendikbud dan Menag untuk cari jakan keluar bersama. Semoga ada kompromi dan jalan keluar bersama agar isu FDS ini tidak disamber pihak lain yang ingin mengacak-acak relasi Muhammadiyah dan NU,” tandas Gus Nadir.
Pewarta/Editor: Ach. Sulaiman